HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Bendera Versus Kesejahteraan Rakyat di Era Zikir

10

Oleh: Aziz[1]

HARIANACEH.co.id – Setelah sekian lama redup isu tentang bendera dan lambang Aceh kini mulai diperbincangkan kembali. Bendera dan kesjahteraan rakyat menjadi pembicaraan hangat, bukan hanya intelektual saja melainkan akademisi ikut membincangkan masalah ini di masa-masa kepemerintatahan Zaini-Muzakir. Pernakah kawan memikirkan pentingnya bendera dengan kesjahteraan rakyat dari pemerintah? Bendera adalah lambang identitas maka perlu identitas dalam mensejahterakan rakyat.

Untuk pertentangan antara kesejahteraan rakyat dengan bendera pun semakin gengsi dalam ajang kepemerintahan sekarang bagaikan pertarungan El-Clasico, yang selalu ada pada lisan gampitan bibir. Harusnya pemerintah Aceh dan elit politik itu memikirkan nasib masyarakat yang saat ini sangat mengharapkan kesejahteraan. Jangan hanya menyibukkan diri dengan bendera.

Seperti yang dikatakan salah mahasiswa “Bagi dia, kita harus berpikir logis, kebutuhan tentang kesehteraan sangat mendesak, dan hal itu harus menjadi prioritas dibanding dengan bendera”. Pemerintah harus lebih utama dalam memikirkan dan menaggapi bagaimana untuk mensejahterakan rakyat, banyak rakyat yang mengeluh tentang kesejahteraan baginya, tapi para-para pemegang kekuasaan selo-selo saja.
Begitu juga, Pemerintah Aceh seharusnya menyelesaikan permasalahan keadilan ataupun kesejahteraan bagi seluruh rakyat aceh dibandingkan dengan bendera, dikarenakan rakyat aceh sangat lama mengalami dan menyelam dalam lautan kesengsaraan. Jangan asal dimulut saja kesejahteraan, apakah rakyat pernah merasakan sepenuhnya kesejahteraan itu? Selama beberapa tahun ini mereka sibuk dengan Qanun bendera dan lambang Aceh, sehingga melupakan persoalan yang subtansi yaitu mensejahterakan rakyat Aceh.

Saat ini ketidakadilan sangat mengalabui masyarakat di Aceh, perdamaian hanya dinikmati oleh separuh orang saja dan masih banyak rakyat yang jadi pengemis, janda, dan anak yatim korban konflik banyak yang tidak diperhatikan, maka persoalan inilah yang perlu disorot dalam benak hati mereka.

Seiring dalam halnya soal janji disaat kampanye Zaini-muzakir yang menyebutkan dana 1 juta per kepala keluarga, yang hingga saat ini belum direalisasikan ZIKIR, meski mereka telah menjabat sebagai pemimpin Aceh selama beberapa tahun. Apabila dalam tahun-tahun jabatan terakhir harus membuktikan butir-butir dari suara yang dicetuskan disaat masih berkampanye.

Dan juga Pemerintah Aceh seharusnya memiliki nalar yang lebih peka terhadap kondisi masyarakat Aceh saat ini, dikarenakan masyarakat aceh sangat rindu dengan apa yang telah dijanjikan dulu, yaitu meraka ingin keluar dari himpitan ekonomi yang semakin sulit dan bisa hidup dengan ketentraman. Banyak pemuda yang masih tervakum dalam jabatan penganggurannya, seharusnya mereka difasilitasi dengan mempekerjakan di lapangan kerja lokal.

Baca Juga

Balap Liar

Apa boleh buat.. Tentu setiap mereka para pejabat lebih mengedepankan egoisitas diri mereka secara pribadi maupun kelompok yang mana Gub dan Wagub adalah eks. Kombatan GAM. Mereka lebih berkonsentrasi dalam kepengurusan dan perizinan mengibarkan bendera, ketimbang merealisasi janji untuk mensejahterakan masyarakat. Tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah dan angka pengagguran yang relatif cukup besar merupakan hal pokok yang harus menjadi perhatian penting pemerintah Aceh.

Dalam keadaan yang sangat membara seperti ini, muncul sosok pemuda yang juga seorang mantan kombatan GAM yang bertujuan untuk menuntut keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dimana menurutnya, padahal dulu cita-cita perjuangan GAM salah satunya untuk mensejahterakan rakyat Aceh. Namun berbeda yang terjadi di lapangan, justru saat ini kelompok tersebut harus berhadapan dengan pihak aparat keamanan karena diduga melakukan berbagai aksi kriminal.

Kesibukan pemerintahan dalam pengurusan bendera dan lambang. Maka timbul berbagai ragam pro dan kontra antara perjuangan kesejahteraan rakyat dan bendera. Problem bendera pun, yang dituntut oleh pihak pemerintahan tidak boleh disepelekan disebabkan bendera juga salah satu hal yang diamanahkan dalam butir MoU Helsinki. Namun, pihak legislatif dan eksekutif juga tak boleh menutup mata tentang kesejahteraan rakyat, kesehteraan hanya terbuka sebelah, yaitu hanya dinikmati segelintir eks. Kombatan GAM.

Apabila kesejahteraan harus di nomor satukan, Kenapa tidak diselenggarakan dengan sempurna? Itulah masalah yang menjadi pekerjaan rumah sang pemimpin pemerintahan Aceh. Inilah permasalahn yang selalu ada dalam pembicaraan media, baik itu elektonik maupun cetak.

Adapun kesejahteraan bagi rakyat Aceh itu penting, persoalan bendera dan lambang juga penting. Dua kata tersebut yang saling bentrokan yaitu bendera dan kesejahteraan, seyogianya harus berjalan bersamaan, artinya pemerintah harus memperjuangkan bendera sebagai identitas dan juga kesejahteraan rakyat secara umsum. Apabila bendera tidak penting, lalu kenapa pemerintah pusat (Indonesia) tidak membiarkan saja bendera Aceh berkibar, itulah yang menjadi problem pemerintah aceh. Persoalan bendera dan lambang Aceh penting, sehingga hal tersebut tidak boleh disampingkan begitu saja.

Kedua permasalahan itu harus menjadi PR kita semua, karena kita sama-sama memperindah dan menjaga kedamaian yang ada, ikut serja memperjuangkan kesejahteraan rakyat, telah lama menjadi impian masyarakat aceh.[]


CATATAN KAKI:
  1. Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Komunikasi Univesitas Malikussaleh
loading...