HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bukti Nyata Revolusi Mental

1

HARIANACEH.co.id, JAKARTA — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengungkapkan bahwa perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan aksi nyata dari program revolusi mental. Hal ini dikarenakan peningkatan akuntabilitas tersebut menjadi cerminan pertanggungjawaban hasil penggunaan anggaran terhadap menfaat yang dihasilkan oleh setiap instansi pemerintah.

“Proses membangun akuntabilitas kinerja sebenarnya adalah wujud nyata proses membangun revolusi mental,” kata Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh dalam keterangan yang diterima HARIANACEH.co.id.

Menurutnya, secara keseluruhan tiga nilai revolusi mental yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong, sudah melingkupi perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

“Integritas menghasilkan transparansi dalam evaluasi akuntabilitas kinerja. Etos kerja, ada contoh dan komitmen yang diberikan oleh pimpinan. Begitu pula dengan gotong royong, di mana untuk mencapai tingkat akuntabilitas kinerja yang lebih baik, diperlukan keterlibatan secara aktif dari seluruh unit organisasi,” ujarnya.

Selain itu, Ateh juga menjelaskan bahwa setiap instansi yang ingin meningkatkan akuntabilitasnya, harus mengubah mindsetnya terlebih dahulu dan mengembangkan manajemen kinerja dengan fokus pada target atau hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. “Karena instansi yang bisa menaikan akuntabilitas harus merubah pola pikirnya, itu harus,” jelasnya.

Ateh juga menjelaskan bahwa ada beberapa culture set yang harus diubah terkait dengan upaya meningkatkan akuntabilitas tersebut. Pertama, tidak lagi hanya fokus pada penyerapan anggaran untuk menghabiskan anggaran, tetapi fokus pada manfaat yang ingin dihasilkan bagi masyarakat sebelum merencanakan kegiatan dan anggarannya.

Kedua, instansi yang mampu meningkatkan akuntabilitasnya, sudah dipastikan ada kerterlibatan aktif dari pimpinan tertinggi. “Jadi ada komitmennya, ada kepeduliannya, ada pemahaman yang diberikan dari pimpinan,” imbuhnya.

Ketiga, untuk mencapai peningkatan akuntabilitas kinerja secara menyeluruh, harus melibatkan seluruh unit organisasi, untuk bersama-sama melakukan perubahan menuju perbaikan kualitas kinerja. Sementara keempat adalah perubahan orientasi terhadap penggunaan anggaran. Dengan adanya perubahan orientasi tersebut, dapat dipastikan bahwa setiap instansi akan memberikan outcome yang bisa dipertanggungjawabkan.

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata untuk Kementerian/Lembaga dari sebelumnya 64,70 pada tahun 2014 menjadi 65,82 di tahun 2015. Sementara untuk Pemerintah Provinsi meningkat dari 59,21 menjadi 60,47.

Hasil evaluasi kinerja Kementerian/Lembaga tersebut menunjukkan bahwa tingkat pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang berorientasi kepada hasil atau capaian kinerja (result oriented government) semakin baik, meski masih perlu terus ditingkatkan.

Dalam acara penyerahan Laporan Evaluasi Kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi, yang dilakukan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/12), Wakil Presiden telah memberikan penghargaan kepada 86 Kementerian/Lembaga, serta 34 Pemerintah Provinsi. Wapres Jusuf Kalla dalam kesempatan tersebut juga turut berkomentar dan mengatakan bahwa dengan membangun etos kerja yang berorientasi pada hasil, maka akan menciptakan budaya positif yang melekat di seluruh instansi pemerintah.

Selain itu, Wapres juga mengatakan bahwa seluruh pegawai di instansi pemerintah akan berlomba-lomba untuk berkompetisi untuk menghasilkan kinerja yang terbaik bagi organisasi.

“Anggaran untuk membiayai kegiatan benar-benar digunakan secara optimal untuk memberikan kemanfaatan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, dan akhirnya pemerintahan Kabinet Kerja dapat mempertanggungjawabkan semuanya secara akuntabel,” kata Wapres Jusuf Kalla.

Ateh juga memberikan apresiasi kepada Badan Intelijen Nasional (BIN) yang telah melakukan perbaikan kinerja dengan predikat B, atau mendapatkan nilai 65,18 pada tahun ini dari sebelumnya yang berpredikat CC. “BIN bisa memperbaiki nilai, itu sesuatu yang luar biasa, Kepolisian juga seperti itu. Tidak mudah meyakinkan dan memberikan pengertian dalam implementasinya,” katanya.

Ateh menambahkan bahwa, BIN sebagai institusi dengan kedudukannya sebagai ‘State Intelligence’ telah membuka ruang dari ketertutupannya selama ini karena banyak menyimpan rahasia negara. Namun di era pemerintahan kali ini, BIN berhasil meningkatkan akuntabilitas kinerjanya melalui pendekatan yang dilakukan secara langsung oleh pimpinannya.

“BIN sebagai instansi intelijen saja bisa melakukan perbaikan manajemen kinerja yang terlihat dari hasil evaluasi, jadi seharusnya lembaga lain harus lebih baik lagi,” tekannya.

loading...
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time