HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Perbudakan Pembantu Dikabarkan Dilakukan Diplomat Asing di Australia

4

HARIANACEH.co.id – Banyak staf pembantu rumah tangga (PRT) yang dibawa ke Australia untuk bekerja di kedutaan dan konsulat ternyata tidak mendapat bayaran layak, diperlakukan buruk, dan dalam beberapa kasus, diperlakukan seperti budak.

Laporan ini disampaikan oleh sejumlah LSM di Canberra. Mereka pun mendesak dihentikannya praktik ini. Belasan staf lokal dari berbagai kedutaan ini telah mengadukan perlakuan yang mereka terima kepada beberapa LSM dalam beberapa tahun terakhir.

“Rumah aman yang kami miliki untuk korban perdagangan manusia dan perbudakan, semakin banyak digunakan untuk menampung para staf lokal kedutaan yang meminta bantuan, karena mereka tidak dibayar, tidak memiliki keleluasan untuk pergi, tidak bisa mengontak anggota keluarga dan bahkan kadang kali mengalami kekerasan fisik.” kata Jenny Stanger, pendiri pertama rumah perlindungan bagi wanita yang diperdagangkan, kepada ABC Australia Plus, Jumat (18/12/2015).

Canberra sebagai ibu kota Australia, dianggap menjadi penempatan bagus bagi para diplomat, dan kehidupan banyak di antara mereka banyak berkisar dari undangan dan acara makan malam, sesuatu yang memang menjadi bagian dari kehidupan diplomat.

Untuk membantu mereka, para diplomat ini diizinkan membawa staf dari negara asal ke Australia. Namun mantan diplomat senior Australia Bruce Haigh mengatakan beberapa diplomat mengambil staf dari negara mereka sendiri atau mengambil dari negara yang kurang kaya, untuk dijadikan pekerja di rumah kedutaan.

Haigh menggambarkan praktek ini cara kuno dan terbuka untuk disalahgunakan.

“Yang menjadi alasan adalah bahwa para diplomat memerlukan pembantu untuk mempersiapkan pesta makan malam atau memastikan rumah mereka bersih,” sebut Haigh.

“Tetapi ini mitos, khususnya di Canberra, karena ada begitu banyak perusahaan katering dan jasa lain yang bisa digunakan oleh kedutaan, sesuai dengan anggaran yang mereka punyai,” ungkapnya.

Heather Moore, dari Freedom Partnership, sebuah lembaga multi agama yang berusaha mengakhiri perbudakan modern mengatakan, sistem yang ada mudah disalagunakan, dan sulit untuk melihat seberapa dalam masalah yang ada.

“Korbannya sangat tersembunyi, dan sangat sulit ditemukan, jadi sangat sulit bagi mereka untuk meminta pertolongan,” ucap Moore.

Selain itu, juga sulit untuk mengadili para diplomat asing, karena sebagian besar memiliki kekebalan diplomatik.

Moore mengatakan, sebagian besar staf lokal ini masuk ke Australia menggunakan visa 403, yang memang khusus diperuntukkan bagi staf diplomatik yang membawa pembantu.

Dia mengatakan mengetahui ada sedikitnya 20 kasus di mana staf itu diperlakukan dengan buruk, dengan kebanyakan mereka bekerja dalam kondisi seperti budak.

“Ini adalah bentuk perbudakan, dan ekploitasi yang menyentuh saya secara pribadi,” katanya.

“Bila ada kelompok dalam sebuah masyarakat yang sebenarnya bisa membayar pekerja mereka dengan layak, para diplomat ada di kelompok tersebut,” imbuh Moore.

Awal Desember, kelompok keagamaan di Australia meluncurkaan Australian Freedom Network, sebuah inisiatif untuk menghentikan perbudakan di Australia. Mereka ingin sektor diplomatik bertanggung jawab atas kondisi para staf mereka.

loading...
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time