HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Melalui Pembangunan Berkelanjutan, Mengatasi Konflik Satwa dan Manusia

52

HARIANACEH.co.id, BANDA ACEH – Kaukus Pembangunan Berkelanjutan Aceh adalah wadah pertemuan periodik (triwulan) para anggota parlemen Aceh lintas fraksi dan komisi bersama berbagai pemangku kepentingan dari berbagai sektor pembangunan di Aceh, untuk membahas berbagai isu yang terkait pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development).

Kali ini Kaukus Pembangunan Berkelanjutan Aceh akan melaksanakan sidang Kaukus-III, mengangkat tema, “Mitigasi konflik satwa liar dan manusia”. Kaukus diharapkan dapat melahirkan output terbaik yang dapat diadopsi bagi para pemangku kepentingan mengenai bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan akan memberi solusi terbaik untuk keselarasan lintas sektor terutama dalam mengatasi konflik satwa liar.

Sidang Kaukus – III ini dipimpin oleh H. Muhammad Amru yang merupakan salah satu dewan pimpinan inisiator kaukus, didampingi Chairman Kaukus, T. Irwan Djohan  dan  Inisiator Kaukus lainnya, Ramadhana Lubis, Kautsar M.Yus dan Bardan Sahidi.

Sidang Kaukus pembangunan berkelanjutan Aceh – III  ini dilaksanakan pada Selasa (22/12) malam di  Ball Room Hotel Hermes Palace Banda Aceh, dihadiri oleh 350 peserta dan undangan dari berbagai sektor baik pemerintahan maupun swasta. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH), Bapak Ir.Bambang Dahono Adji, MM. M.Si turut hadir sebagai keynote speaker pada persidangan kaukus kali ini. Hadir juga pada malam itu para anggota DPRA, anggota DPD dan DPR RI asal Aceh, para Ketua DPRK  beserta dinas kehutanan dari kabupaten yang mengalami konflik satwa liar, ketua partai politik lokal dan nasional, kepala SKPA dan UPT di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akademisi, CSO/ LSM lokal maupun internasional, mahasiswa serta masyarakat yang terkena dampak konflik satwa liar.

Pimpinan sidang Muhammad Amru mengatakan bahwa konflik satwa liar dan masyarakat, terutama gajah liar membutuhkan solusi yang komprehensif,  tepat skala dan sasaran. Sadar akan skala solusi yang dibutuhkan, maka dibutuhkan dukungan dan keterlibatan lintas sektor pembangunan di Aceh mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional, bahkan international, agar Aceh benar-benar dapat keluar dari lingkaran permasalahan yang telah terjadi selama kurun waktu 25 tahun belakangan ini. Apabila tidak dilakukan secara komprehensif, maka konflik akan terus terjadi, pembangunan di berbagai daerah menjadi terkendala dan gajah akan semakin terancam kepunahan sebagai ekses dari konflik yang berkepanjangan.

Direktur KKH, Bapak Ir. Bambang Dahono Adji, MM. M.Si menyatakan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) akan memantau secara khusus perkembangan di Aceh dan membeberkan beberapa strategi yang akan diambil pihaknya. Beberapa diantaranya, akan dibangun beberapa Sanctuary gajah di kawasan-kawasan hutan yang menjadi habitat alami gajah di Aceh. Prioritas awal adalah sanctuary di Aceh Timur dan di Aceh Jaya.

Tidak cukup dengan penunjukan kawasan, sanctuary akan dilengkapi dengan unit pengelola yang diawali dengan unit respon konservasi (CRU) yang secara bertahap akan melakukan pengelolaan batas sanctuary, memperkuat barrier alami dengan barrier buatan berupa parit isolasi maupun power fencing yang akan membatasi habitat gajah dengan kawasan budi daya. Kepala BKSDA Aceh Genman Hasibuan menambahkan bahwa gajah liar yang bermasalah akan didorong dan digiring ke dalam kawasan sanctuary dan pergerakannya akan dipantau dengan menggunakan teknologi kalung GPS (GPS collar).

Tidak berhenti di situ, berbagai upaya lain seperti pengayaan pakan alami di dalam kawasan sanctuary akan dilakukan dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dibutuhkan untuk pola pemanfaatan ruang yang berkesesuaian di sekitar sanctuary gajah. Kepala BKSDA meyakini paket kebijakan baru ini dapat menghantarkan Aceh pada babak baru yang akan merubah banyak keadaan.

Baca Juga

Kedaulatan dan Ketahanan Pangan

Aceh di masa depan akan lebih resilience terhadap permasalahan konflik gajah liar, dengan modalitas luasan kawasan hutan lebih dari 3,5 juta hektar. Paket kebijakan ini akan menjadikan Aceh sebagai daerah utama yang siap untuk melestarikan gajah secara realistis. Genman mengungkap bahwa paket kebijakan ini sesungguhnya sudah dimulai beberapa waktu lalu, kita hanya mengungkap ini ke publik sekarang ini. Satu hari pasca persidangan kaukus ini, Dirjen KSDAE bersama Bupati Aceh Jaya akan meresmikan pengoperasian Unit Respon Konservasi (CRU) di kecamatan Sampoiniet-Aceh Jaya, dan rangkaian program lainya akan segera disusul di tahun 2016 katanya penuh semangat.

Chairman Kaukus, T. Irwan Djohan mengungkap rasa optimismenya terhadap rencana ini dan sangat bergembira bahwa kaukus telah berkontribusi pada level yang diharapkan dalam merajut solusi yang tepat skala dan tepat sasaran. Baik sebagai chairman Kaukus Pembangunan Berkelanjutan Aceh pada periode ini dan secara khusus sebagai wakil ketua DPRA Aceh, dirinya akan mengambil peran secara aktif memantau perkembangan ini dan memastikan output yang ‘mangkus’ dan berdaya guna demi kemaslahatan masyarakat. “ Kita tidak ingin Masyarakat Aceh tersandera dengan permasalahan ini secara berkepanjangan. Kunci keberhasilan program ini adalah keterlibatan semua pihak secara terkoordinasi”, imbuhnya. Ungkapan itu merujuk kepada apresiasi beliau terhadap langkah yang dilakukan oleh Gubernur Aceh dengan menerbitkan SK Gubernur untuk memberikan landasan legal berdirinya Tim Koordinasi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Aceh dan Tim Satgas penanggulangan konflik satwa liar dan manusia baru-baru ini.  Sekarang tim tersebut sudah dapat bekerja dan pihak DPRA akan menyambut dengan kebijakan yang afirmatif terkait kebutuhan penganggaran.  Dirinya mengungkap bahwa masih ada ruang penganggaran yang cukup di sektor lingkungan hidup karena DPRA memiliki target 1 % dari total APBA yang belum terpenuhi untuk sektor ini.

Berikut ini Poin-poin rekomendasi dari sidang Kaukus III KPBA yang mengangkat tema ” Mitigasi Konflik Satwa Liar dan Manusia”. Disusun oleh tim perumus paska pemaparan dan diskusi dengan peserta yang hadir pada sidang dimaksud dan diibacakan oleh pimpinan sidang di penghujung acara:

  • Tata kelola&penganggaran
    • Mengaktifkan/operasionalisasi tim koordinasi di level provinsi dan Mengoperasionalkan SATGAS di setiap Kabupaten
    • Menunjuk unit pengelola sanctuary dan membangun kapasitaspengelolaan
    • Kebijakan tata ruang yang akomodatif terhadap kebutuhan habitat
    • Pengendalian pemanfaatan ruang disekitar habitat (pilihan komoditi yang rendah resiko konflik)
    • Keterlibatan para pihak lintas sektor dalam penanggulangan konflik, tidak hanya kehutanan dan BKSDA (pertanian, social, BPBD-dana tanggap darurat, dinas kesehatan, dinassyariat , PU-jalanusahatani, PLN, BUMN, perbankan, lipi-jenis tanaman )
    • Mencipatakan system pembiayaan yang berkelanjutan untuk mitigasi konflik satwa (Pemerintah, Swasta, Masyarakat/LSM)
  • Pengelolaan Habitat dan Peningkatan Pemahaman Perilaku Gajah
    • Menunjuk, menetapkan dan mengelola sanctuary
    • Mengelola batas kawasan sanctuary dengan barrier buatan
    • Memetakan homerange gajah
    • Menyiapkan koridor satwa
    • Melakukan kajian valuasi satwa dalam konteks mendukung proses penegakan hukum terhadap kejahatan satwa liar.
  • Respon HEC
    • Support untuk korban konflik
    • Menggiring dan memindahkan gajah kedalam sanctuary
    • Menciptakan mekanisme pengaduan konflik dari masyarakat ke SATGAS Penanggulangan Konflik Satwa Liar
  • Monitoring
    • Memasang GPS collar pada populasi gajah utama
    • Keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan mitigasi konflik satwa
  • Awareness
    • Membentuk forum masyarakat peduli konflik
Komentar
Sedang Loading...
Memuat