HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Permintaan Dibukanya Kembali Kasus Setya Novanto Menuai Pro-Kontra

3

HARIANACEH.co.id – Seluruh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 30 Desember 2015 oleh Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya. Gugatan tersebut diajukan lantaran MKD menutup kasus ‘papa minta saham’ yang melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto tanpa ada keputusan apapun.

Mereka menilai apa yang dilakukan MKD merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan UU Nomor 17 Tahun 20014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD.

Menanggapi hal itu, mantan anggota MKD Fraksi NasDem Akbar Faisal menilai apa yang dilakukan LBH Keadilan Bogor Raya merupakan langkah yang tepat demi tuntasnya masalah kasus ‘papa minta saham’. Dengan begitu, MKD akan merevisi kembali putusan sebelumnya.

“Bagus. Supaya MKD merevisi keputusannya yang memang tak ada keputusan. Dan juga supaya DPR berbenah diri,” ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (31/12/2015). Menurutnya, MKD tidak perlu membuka persidangan baru, tapi MKD cukup merevisi keputusannya.

Saat ditanyakan apakah MKD akan melanggar aturan jika mengubah keputusannya sebelumnya, Akbar menjawab MKD kini sudah tidak jelas. “Makanya saya pernah usulkan di paripurna, (MKD) untuk dibekukan dulu sampai segala mekanisme dan cara kerja MKD diperbarui. Yang sekarang ini benar-benar amburadul,” ungkapnya.

Secara terpisah, Anggota MKD Fraksi Gerindra Supratman mengatakan sebaliknya. Menurutnya, MKD tidak bisa mengubah keputusannya terkait Setya Novanto atas kasus ‘papa minta saham’. Bahkan, ia mengatakan sidang yang sudah dinyatakan ditutup, tidak mungkin bisa dibuka kembali. “Keliru jika dianggap MKD tidak mengambil keputusan yang lalu karena amar keputusannya kan sudah jelas,” kata dia.

Ia memaparkan dalam amar putusan disebutkan menerima pengunduran diri Setya Novanto dan terhitung sejak keputusan tersebut diambil yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai ketua DPR RI. “Hal itu konsekuensi dari sebagian besar anggota MKD menilai bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran sedang dimana sanksi terberatnya adalah pemberhentian dalam jabatan dan hal tersebut sudah terpenuhi,” terangnya.

Ia menyampaikan yang bisa dilakukan MKD adalah eksaminasi keputusan agar kalau ada yang keliru bisa jadi pembelajaran buat yang akan datang. Namun, tegasnya, MKD tidak boleh mengubah apa yang sudah menjadi keputusan. “Bila MKD melakukannya (mengubah keputusan), itu berarti MKD tidak ubahnya lembaga politik semata. Walaupun memang anggotanya adalah dari orang-orang politik,” terangnya.

Ia menjelaskan eksaminasi adalah melakukan kajian atau pemeriksaan keputusan apakah terdapat kekeliruan di dalamnya atau tidak. “Hasil eksaminasi bisa dijadikan rujukan untuk ke depannya agar kalau terjadi kekeliruan baik terhadap prosedur tata beracaranya maupun keputusan yang telah diambil akan menjadi acuan dalam penanganan perkara di masa yang akan datang,” tuturnya.

Terkait pelaporan MKD oleh LBH Keadilan Bogor Raya ke PN Jakarta Pusat, Supratman pun mempertanyakan apakah keputusan MKD masuk dalam kompetensi absolut dari lembaga peradilan umum. “Hal itu memerlukan kajian yang lebih dalam  karena keputusan MKD adalah final dan binding. Jadi agak aneh kalau kemudian keputusan tersebut di uji di lembaga peradilan,” pungkasnya.

loading...
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time