HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Beri Amnesti ke Din Minimi, Presiden Jokowi Diminta Konsistensinya

3

HARIANACEH.co.id - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mendukung upaya pemberian amnesti terhadap kelompok eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dipimpin Nurdin bin Ismail alias Din Minimi.

“Dengan alasan yang diungkapkan Bang Yos (Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso), cukup alasan hukum dan politik untuk memberikan amnesti,” ujar Margarito melalui sambungan telepon, di Jakarta, Sabtu (2/1/2016).

Margarito mengatakan, pemberian amnesti tidak perlu menunggu proses hukum selesai. Sebab, amnesti merupakan upaya non peradilan. Apabila mesti melalui proses hukum, upaya pengampunan tersebut lebih tepat disebut grasi. Lagipula, menurut Margarito, upaya yang dilakukan Din Minimi merupakan perlawan politik. Meskipun, upaya yang dilakukan Din Minimi menggunakan kekerasan atau senjata.

“Mereka minta macam-macam, integrasi Aceh, kemudian mengurusi orang-orang janda itu bagian yang diatur dalam (kesepakatan) Helsinki, itu sulit dipisahkan soal politik,” tuturnya.

Dia mencontohkan, kasus ini serupa dengan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang juga angkat senjata.

“Sampai batas tertentu itu memang pidana. Tapi itu dikerangkakan dengan perjuangan politik dan itu (amnesti) mekanisme penyelesaian perjuangan politik,” ucap Margarito.

Lebih lanjut, Margarito mengatakan, Presiden Joko Widodo mesti menindaklanjuti upaya yang sudah dilakukan Kepala BIN Sutiyoso. Sebab, amnesti yang dijanjikan sewaktu kepala BIN melakukan negoisasi juga merupakan sikap presiden.

“Tidak tepat secara manajemen pemerintahan kalau presiden menolak atau tidak memberikan amnesti karena sikap beliau (presiden) sudah dinyatakan melalui Bang Yos, tindakan Bang Yos mendapat legitimasi. Kalau menolak ada inkonsistensi,” tutup dia.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan tengah mempertimbangkan pemberian amesti terhadap Din Minimi. Adapun sesuai Undang-Undang Dasar 1945, pemberian amnesti mesti memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kelompok Din Minimi yang beranggotakan 120 orang bersedia turun gunung dan menyerahkan senjata setelah berunding dengan Kepala BIN Sutiyoso. Penyerahan senjata tersebut dilakukan di halaman rumah orangtua Din Minimi di Desa Ladang Baro, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Selasa (29/12/2015).

Din Minimi setuju menyerahkan senjata setelah tuntutan-tuntutan mereka diakomodasi. Di antaranya pemberian amnesti, penyantunan yatim piatu dan janda korban konflik, meminta Komisi Pemberantasn Korupsi turun ke daerah-daerah tingkat II di Aceh, dan menghendaki agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Aceh pada 2017 diturunkan tim pengawas independen.

loading...