HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Mahkamah Partai Golkar Harus Bentuk DPP Transisi

2

HARIANACEH.co.id — Dukungan terus dicari Generasi Muda Partai Golkar agar dapat berjalannya Musyawarah Nasional (Munas) pada 2016 ini. Bahkan, mereka pun meminta Mahkamah Partai Golkar segera membentuk Dewan Pengurus Pusat transisi untuk menentukan pelaksanaan Munas.

Ketua DPP Golkar Munas Bali Ahmad Dolly Kurnia mengatakan, kondisi Golkar saat ini sudah sangat memprihatinkan. Untuk itu, ia meminta Mahkamah Partai Golkar untuk segera membentuk badan tersendiri menentukan panitia Munas.

“Kami berharap agar Mahkamah Partai di bawah kepemimpinan pak Muladi untuk membentuk tim adhoc atau apapun namanya agar segera menyelenggarakan Munas,” kata Dolly di kediaman Akbar Tandjung, Jalan Purnawarman No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (3/1/2016).

Menurut dia, pihaknya telah menerima dukungan dari Ketua Dewan Pertimbangan dari kedua kubu baik Akbar Tandjung maupun Siswono Yudo Husodo untuk menggelar Munas. Karena itu, pihaknya pun segera menemui Mahkamah Partai Golkar untuk merumuskan penyelenggaran Munas tersebut.

“Hari ini kami meminta dukungan (Dewan Pertimbangan), besok kami sampaikan langsung (Mahkamah Partai) untuk membentuk kepengurusan yang fungsinya menyelenggarakan Munas. Kepengurusan basisnya hasil Munas Riau tetapi juga harus merepresentasikan hasil Munas Ancol,” kata dia.

Sementara itu, Juru Bicara Generasi Muda Golkar Andi Sinulingga menambahkan, dengan adanya pencabutan Surat Keputusan (SK) Menkumham, Golkar tidak lagi memiliki legal standing kepengurusan.

“Kita menyatakan satu pandangan dengan ketua Wantim Golkar hasil Munas Riau, satu-satunya institusi yang hidup yakni Mahkamah Partai dipimpin Muladi,” kata Andi.

Kata Andi, Generasi Muda Partai Golkar akan mendorong Mahkamah Partai agar segera bersidang untuk mengambil dua keputusan. Pertama,  membentuk DPP Transisi. Kedua, segera melaksanakan Munas bersama.

“Terpenting bagaimana cara agar Munas bisa terselenggara. Mahkamah Partai yang bisa menjadi instrumen penyelesaian konflik Golkar,” kata Andi.

loading...