HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Amnesti Jangan Buru-Buru Langsung Diberikan kepada Din Minimi

2

HARIANACEH.co.id — Pemerintah perlu mendalami pelanggaran hukum apa yang pernah dilakukan kelompok Din Minimi di Aceh. Presiden Joko Widodo diminta untuk tidak tergesa-gesa memberikan amnesti kepada Nurdin bin Ismail atau Din Minimi dan anak buahnya.

“Sebaiknya tidak terburu-buru memberikan amnesti kepada orang yang bernama Din Minimi sebelum jelas benar pelanggaran hukum apa yang pernah dilakukannya di Aceh. Sebab situasi Aceh sejak beberapa tahun terakhir relatif kondusif, terutama di tahun 2015 tidak ada konflik berarti,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/1/2016).

IPW mendata, di 2015 tidak ada TNI-Polri yang melakukan salah tembak atau tertembak oleh orang tak dikenal. Situasi keamanan Aceh yang kondusif itu jangan malah terprovokasi dengan adanya kasus Din Minimi.

“Untuk itu Presiden perlu meminta Polri memberikan data-data konkrit tentang Din Minimi. Atau Presiden memerintahkan Polri segera memeriksa Din Minimi serta saksi-saksi lain mengenai kesalahan dan pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya, sebelum memberikan amnesti,” bebernya.

Bagi Neta, tentu aneh jika kesalahan dan pelanggaran hukum yang dilakukan belum jelas, tapi Din Minimi sudah diberi amnesti. “Lalu apa dasar pemberian amnesti tersebut? Pemerintah harus menjelaskan secara tranparan kepada masyarakat, apakah Din Minimi itu pelaku kriminal, kelompok bersenjata, teroris atau sparatis, sehingga perlu diberi amnesti,” bebernya.

Din Minimi diklaim menyerahkan diri kepada Kepala BIN Sutiyoso. Din bersama 120 anggotanya juga menyerahkan belasan senjata api, ratusan amunisi, pelontar granat dan magasin ke Sutiyoso. Jika benar seperti itu, pemerintah harus mengumumkan ke-120 nama itu dan menyita serta mempublikasikan berbagai senjata yang mereka serahkan.

“IPW berharap kasus Din Minimi diselesaikan sesuai koridor hukum dan jangan dipolitisasi. Apalagi hanya sekadar untuk pencitraan. Intinya kasus Din Minimin jangan sampai mengganggu ketenangan dan situasi Aceh
yang makin kondusif pasca perdamaian,” terangnya.

Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso telah mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo untuk mengurus proses pengampunan hukuman untuk Din dan anak buahnya.

“Yang menjadi pekerjaan pemerintah pusat kan mengurus amnesti ya. Saya hari ini ajukan surat Presiden, tentu setelah itu kan akan diproses lewat Kementerian Hukum dan HAM,” kata Sutiyoso di Kompleks Istana Presiden, Senin 4 Januari.

Kementerian Hukum dan HAM, kata Sutiyoso, mungkin akan menulis surat untuk DPR RI, Komisi III. Isi surat meminta persetujuan rencana itu. “Kita tunggu saja nanti,” kata Sutiyoso.

Jokowi berjanji akan mengabulkan permintaan kelompok bersenjata pimpinan Din Minimi soal pemberian amnesti. Presiden menyatakan siap memproses pengampunan hukuman untuk Din dan anak buahnya.

Pemberian amnesti, kata Presiden, harus melalui persetujuan DPR. Selain itu, proses hukum terhadap kelompok yang beranggotakan 120 orang ini akan dikaji lebih lanjut.

Menurutnya, proses negosiasi antara pemerintah dan kelompok bersenjata di Aceh itu sudah dilakukan sejak lama. Namun, mereka baru bersedia turun gunung dan menyerahkan senjata setelah pemerintah berjanji mengabulkan tuntutan Din.

Kelompok Din Minimi bersedia turun gunung dan menyerahkan senjata setelah berunding dengan Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso. Penyerahan senjata itu dilakukan di halaman rumah orang tua Din Minimi di Desa Ladang Baro, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur.

Din Minimi setuju menyerahkan senjata setelah enam tuntutan mereka diakomodasi. Antara lain pemberian amnesti kepada anggotanya sebanyak 120 orang dan 30 orang yang sudah ditahan polisi. Mereka juga menuntut yatim piatu dan janda korban konflik disantuni.

loading...
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time