HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Kejagung Akan Segera Panggil Novanto Tanpa Izin Presiden

4

HARIANACEH.co.id – Kejaksaan Agung segera memanggil Setya Novanto, terkait kasus dugaan pemufakatan jahat tanpa izin dari Presiden Jokowi. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Arminsyah, mengungkapkan alasan mengapa Kejagung berani tak harus meminta izin Presiden Jokowi.

“Hasil kajian ternyata sama sekali tak ada bukti SN melakukan pertemuan dalam pelaksanaan tugas, tapi pribadi. Sehingga permintaan keterangan kita tidak perlu izin presiden,” kata Arminsyah, di Kejaksaan Agung, Kamis (7/1/2016).

Armin menjelaskan aturan pemanggilan anggota dewan melalui izin presiden tertera dalam Pasal 244 ayat 5 Undang-undang MD3. Namun, izin pemanggilan tersebut jika anggota dewan melakukan pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas.

“Penyidikan merujuk UU MD3 kalau berkaitan dengan pelaksanaan tugas dikatakan harus izin. Sedangkan ini minta penjelasan ke sekretaris dewan pertemuan SN ini tidak ada surat tugasnya. Yang menjadi polemik ini kan beliau orang besar, ketua wakil rakyat,” imbuh Armin.

Armin mengatakan Kejagung segera memanggil Setya Novanto dalam waktu dekat. “Dalam waktu dekat kita undang, minta keterangan. Kita masih rapatkan, besok kita putuskan kapan (akan dipanggil),” jelasnya.

Menurut Donal Fariz dari Indonesian Corruption Watch (ICW), Kejagung bisa langsung bergerak memeriksa Politikus Partai Golkar itu dalam kasus permintaan saham PT Freeport Indonesia, tanpa harus ada izin dari Presiden RI Joko Widodo.

Menurut Donal permintaan izin itu tak diperlukan karena Novanto diduga melanggar tindak pidana khusus.

Donal menjelaskan, bahwa di pasal 245 UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), diatur bahwa memang pemeriksaan dugaan tindak pidana harus mendapat izin. Awalnya diatur di UU itu, izin dimaksud harus dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Lalu oleh MK, norma itu diubah di mana izin datangnya dari Presiden.

Namun selanjutnya di pasal tersebut, permintaan izin itu dikecualikan dari tiga hal. Yakni apabila (anggota DPR) tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup. dam Disangka melakukan tindak pidana khusus.

Seperti diketahui, Kejagung saat ini sedang menyelidiki dugaan pemufakatan jahat pada pertemuan antara Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PT FI) Maroef Sjamsoeddin 8 Juli 2015 lalu.

Sejauh ini, hanya Maroef yang selalu bersedia dimintai keterangan jaksa penyelidik. Sementara Riza, masih belum memenuhi panggilan Kejagung setelah tiga kali dipanggil untuk memberikan keterangan.

loading...