HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Pengurangan Resiko & Penanggulangan Bencana Inklusi

19

HARIANACEH.co.id, BANDA ACEH – Pasca tsunami dan gempa 26 Desember 2004 Provinsi Aceh banyak mengalami perubahan termasuk dalam pengetahuan kebencanaan. Proses rekontruksi dan rehabilitasi menyebabkan perubahan dalam infrastruktur fisik dan kebijakan penangangan bencana. Namun sistem yang terbangun tersebut ternyata mempunyai banyak kekurangan dan masalah.

Implementasi dari kebijakan tersebut tidak didukung oleh keterlibatan komunitas dan masyarakat. Simulasi, pelatihan dan seminar hanya dilakukan antar instansi pemerintah tanpa perencanaan tindak lanjut yang berkesinambungan. Tanpa keterlibataan semua pihak, infrastruktur dan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan benar bahkan menjadi tidak bermanfaat. Proyek ini diharapan dapat membentuk strategi pengembangan kapasitas masyarakat di tingkat komunitas-komunitas untuk mendapatkan suatu konsep kawasan tangguh yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah lokal dan nasional.

Kompleksitas dari permasalahan bencana memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya yang penting tidak tertangani.

Setiap daerah mempunyai karakteristik ancaman dan risiko yang berbeda, akan tetapi selama ini pola penanggulangan bencana dilakukan dengan pola yang sama, untuk itu diperlukan suatu pedoman atau petunjuk pembuatan rencana penanggulangan bencana. Guna menghindarkan kerancuan dan memperoleh efektifitas dalam penanggulangan bencana, perlu disusun suatu rencana di tingkat wilayah / daerah masing-masing agar penanggulangan bencana dapat dilakukan secara terarah, terpadu dan terkoordinasi dalam suatu kerangka yang menjadi acuan atau pedoman bagi semua pihak.

Tujuan dari Workshop ini adalah meningkatkan kontribusi masyarakat yang tahan terhadap bencana dan memberikan advokasi pada pemerintah dalam membuat kebijakan dan perencanaan kegiatan pembangunan yang berorientasi kepada pengurangan risiko bencana yang inklusif dari semua pihak termasuk komunitas dan organisasi rentan yang berperan penting sebagai ujung tombak dalam memberikan informasi kepada anggotanya mengenai peran dan tindakan yang harus diambil dalam usaha untuk mengurangi kerentanan terhadap risiko bencana. Kerangka kerja Sendai dan Protokol Kyoto akan menjadi bagian penting dan utama dalam setiap proses kegiatan proyek ini.

Kegiatan yang dilakukan sampai saat ini baru sebatas pemetaan daerah-daerah rawan bencana serta efek dan dampak perubahan iklim bagi kelompok rentan pada daerah tertentu. Hasil-hasil kegiatan ini belum diuji di lapangan karena baru sebatas data mentah yang belum selesai diolah menjadi dokumen ilmiah yang bisa dijadikan pedoman dan bahan referensi.

Forum Komunikasi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (FKM-BKA) merupakan forum yang melibatkan semua jenis disabilitas baik tunanetra, tunadaksa, tunarunggu dan tunagrahita guna pemenuhan hak-hak disabilitas, FKM-BKA bergerak dibidang advokasi disemua aspek kehidupan termasuk hak-hak dalam penanggulangan bencana. Menyadari bahwa Aceh merupakan daerah rawan bencana seperti Gempa Bumi, Tsunami, Angin Puting beliung, banjir dan tanah longsor, maka sudah selayaknyalah seluruh lapisan Masyarakat Aceh, tidak terkecuali penyandang disabilitas mendapatkan Pelatihan tentang Penanggulangan Bencana.

Hal ini turut diperkuat oleh Peratunan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 14 tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana. Berhubung selama ini penyandang disabilitas belum pernah dilibatkan dalam training kebencanaan atau simulasi baik secara umum apalagi secara khusus, oleh karena itu Forum Komunikasi Masyarakat Berkebutuhan Khusus Aceh (FKM-BKA) dan Lembaga Riset Natural Aceh melakukan workshop secara inklusi yang melibatkan masyarakat umum dan penyandang disabilitas sebagai pembekalan pengetahuan penyandang disabilitas apabila terjadi bencana.

Workshop ini selain diikuti oleh 7 cabang FKM-BKA seluruh Aceh (Sabang, Banda Aceh, Pidie, Bireuen, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Besar) juga diikuti oleh perwakilan 72 organisasi/institusi yang berada di Aceh. Diawal workshop dilangsungkan penyerahan FKM-BKA Awards kepada tokoh-tokoh yang selama ini menaruh perhatian dan peduli pada pada penyandang disabilitas di Banda Aceh, Awards ini diberikan kepada Ibu Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal, SE, Zulfikar Abdullah, ST dan Irwansyah ST.

Pemateri dalam workshop yang dipandu oleh Ketua FKM-BKA Syarifuddin adalah Tgk. H. Umar Rafsanjani, MA, Lc, Drs. Rusmadi Usman, M.Si (BPBD) dan Khairul Akbar, M.Si (BMKG Blang Bintang).

Sehari sebelumnya, FKM-BKA telah melakukan workshop internal untuk penguatan kapabilitas organisasi untuk mendukung serta memberikan rekomendasi terpadu pada Forum Pengurangan Resiko Bencana Iklusif yang akan dibentuk.

Komentar
Sedang Loading...
Memuat