HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Dari Pembahasan Revisi UU KPK, Pemerintah Bisa Tarik Diri

0

HARIANACEH.co.id – Pemerintah bisa saja menarik diri dari pembahasan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Presiden Joko Widodo sebagai kepala pemerintahan akan menarik diri jika draf UU KPK melemahkan lembaga antirasuah.

“Presiden jelas sikapnya, pemerintah akan menarik diri dari pembahasan ini. Poinnya itu KPK harus diperkuat. Itu dulu,” tegas Juru Bicara Presiden Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Selaku mantan pimpinan KPK, Johan mencermati empat poin pembahasan yang disepakati pemerintah dan DPR. Menurutnya, tak semua poin yang direvisi mengandung muatan melemahkan KPK.

“Seperti penyadapan, penyadapan tidak selalu melemahkan, penyadapan yang tidak perlu izin pengadilan itu memperkuat. Kan tergantung izinnya maksud saya,” tutur dia.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan empat poin revisi UU KPK tetap menjadi acuan pemerintah. Dia menegaskan, pemerintah tidak akan terpengaruh dengan draf baru yang diajukan fraksi PDI Perjuangan.

“Empat poin itu akan jadi acuan,” kata Pramono.

Poin-poin itu meliputi pembentukan dewan pengawas, pemberian kewenangan untuk menghentikan penyidikan, pembatasan kewenangan menyadap, dan pengangkatan penyidik.

Komentar
Sedang Loading...
Memuat