HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Gerindra Cuma Garis Bawahi Soal Dewan Pengawas Terkait Revisi UU KPK

7

HARIANACEH.co.id – Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergulir. Fraksi Partai Gerindra menyatakan sikap menolak revisi tersebut. Alasannya dengan revisi tersebut dapat melemahkan lembaga antirasywah.

“Sikap Gerindra, kita menolak. Karena kita menganggap revisi itu bisa melemahkan KPK,” kata politikus Gerindra Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Fadli mencontohkan, dalam revisi tersebut salah satunya lembaga antikorupsi harus memiliki Dewan Pengawas. Fadli mensinyalir dengan adanya Dewan tersebut dapat menghambat tugas dan wewenang KPK.

Salah satunya adalah penyadapan yang dilakukan KPK harus seizin Dewan Pengawas. “Prinsipnya harus ada yang mengawasi tapi tidak seperti itu,” kata Wakil Ketua DPR itu.

Dia mengatakan, dengan adanya dewan pengawas itu dapat menjadi titik lemah KPK dalam memberangus korupsi. “Ini bisa ada titik pelemahan,” ujar Fadli.

Hingga saat ini, hanya Fraksi Gerindra yang menolak revisi UU KPK. Penolakan revisi itu juga merupakan amanat dari Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, revisi justru akan melemahkan kewenangan lembaga antirasywah dalam pemberantasan korupsi.

“Gerindra konsisten, tak setuju dilakukan revisi UU KPK dan ini sesuai arahan ketua dewan pembina Prabowo Subianto,” kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 1 Februari 2016.

Muzani mengatakan, keputusan menolak revisi UU KPK diambil sejak pembahasan tingkat satu dan dua mengenai Prolegnas 2016.

“Gerindra konsisten, tak setuju dilakukan revisi UU KPK dan tax amnesty,”

Komentar
Sedang Loading...
Memuat