HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Kenapa Takut Disadap Jika Anggota DPR Jujur?

1

HARIANACEH.co.id – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mempertanyakan sikap DPR yang ngotot memangkas kewenangan penyadapan lembaga antirasuah. Dia menilai kewenangan ini tak perlu diubah dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Tampak DPR sangat kuatir. Jika anggota DPR memang jujur, kenapa takut disadap?” kata Busyro kepada wartawan, Selasa (2/2/2016).

Dalam draf revisi UU KPK diketahui penyadapan harus melalui izin Dewan Pengawas KPK. Menurut Busyro hal ini mengundang tanda tanya. “DPR tampak tidak mau tahu risiko kebocoran jika harus izin Dewan Pengawas,”  jelas dia.

Menurut dia, posisi Dewan Pengawas KPK sejatinya tidak diperlukan. Pasalnya, lembaga antikorupsi ini memiliki penasihat KPK. “Penasihat KPK tinggal ditingkatkan saja kewenangannya,” jelas dia.

Selain itu, dia juga menilai kewenangan KPK menangani kasus dengan nilai kerugian negara minimal Rp25 miliar seperti dalam draf revisi UU di luar nalar hukum. Hal ini juga dinilai tak realistis bila melihat kenyataan yang terjadi.

“Korupsi semakin masif, mulai puluhan juta hingga trilliunan. “Minimal Rp1 miliar (versi UU KPK saat ini) merupakan angka yang realistik dengan realitas,”  tutur dia.

Busyro juga mempermasalahkan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan seperti tercantum dalam daftar revisi UU. Dia menilai hal itu jauh dari semangat pemberantasan korupsi milik KPK.

“Membuka pintu bisnis kasus bilamana suatu saat komisioner KPK lemah integritasnya karena faktor politis dan bisnis yang berkepentingan besar,” jelas dia.

KPK, jelas dia, justru perlu memiliki penyelidik dan penyidik internal lepas dari kepolisian dan kejaksaan. Pasalnya, bila berasal dari lembaga lain penyidik dan penyelidik diselimuti oleh loyalitas ganda antara KPK dan lembaga asalnya.

Dia menilai, masalah-masalah yang ada dalam revisi UU KPK ini tinggal tergantung kepada Presiden Joko Widodo dan DPR. Bila kedua pihak itu tidak tegas, tinggal bagaimana masyarakat bersikap.

“Menjadi kewajiban moral elemen masyarakat madani untuk bersatu menolak dan menghentikan proses revisi ini,” pungkas Busyro.

loading...