HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Untuk Kepentingan Siapakah Revisi UU KPK?

3

HARIANACEH.co.id – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mempertanyakan semangat revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK usulan DPR. Pasalnya, tidak ada naskah akademik yang bisa dijadikan dasar rujukan.

“Apa alasan dan argumentasi atas pasal-pasal yang akan direvisi. Bila benar tidak ada naskah akademiknya, maka ada proses yang cacat secara prosedural. Karena melanggar tata cara pembuatan undang-undang,” kata Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa (2/1/2016).

Menurut dia, semangat DPR mengubah UU KPK berseberangan dengan keinginan rakyat. Dia menilai lebih banyak warga yang menginginkan UU KPK tetap dipertahankan.

“Jika dicek ke rakyat setidaknya dari petisi change.org, sebagian besar justru menolak revisi. Jadi kepentingan siapa yang diwakili agar dilakukan perubahan,” jelas dia.

BW, sapaannya, khawatir bila revisi malah melemahkan KPK. Pasalnya, revisi menyasar masalah penyadapan, pengangkatan penyidik-penyelidik, pembentukan dewan pengawas, dan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

“Kesemuanya sangat rawan, karena sangat potensial mengintervensi independensi KPK. Sehingga akuntabilitas lembaga bisa kehilangan marwah dan legitimasinya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya,” papar dia.

Selain itu, BW menyebut mantan Ketua Badan Legislatif DPR Sareh Wiyono yang ngotot dengan revisi UU KPK, sempat bermasalah di lembaga antikorupsi. “Pak Sareh Wiyono adalah orang yang pernah punya masalah dengan KPK dalam kasus Bansos di Bandung. Jadi potensi conflict of interest,” kata dia.

Sareh diketahui merupakan bekas ketua Pengadilan Tinggi Bandung. Nama dia sempat disebut mencoba mempengaruhi vonis banding kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Kota Bandung, Jawa Barat, awal 2013.

Hal itu muncul dalam sidang lanjutan kasus suap hakim Setyabudi dengan terdakwa mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada dan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi. Aksi Sareh itu, antara lain, disebutkan oleh saksi bekas Anggota Majelis Hakim Banding kasus Bansos Fontian Munziel.

Fontian mengaku dipengaruhi Sareh. “Kata Pak Sareh, ‘Kalau saya majelisnya, tolong dikuatkan putusan PN Bandung (lewat putusan banding)’,” kata Fontian kepada hakim Nurhakim, Kamis, 27 Februari 2014.

loading...