HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Profesionalisme BIN Dipertanyakan Setelah Banyu Biru Unggah SK BIN ke Medsos

9

HARIANACEH.co.id – Badan Intelijen Negara (BIN) mengangkat Banyu Biru Djarot, selebritas sekaligus relawan Jokowi-JK saat pemilihan presiden 2014, sebagai anggota. Namun Surat Keputusan BIN soal pengangkatan Banyu Biru justru dipublikasikan di media sosial Path dan Facebook miliknya.

Tindakan Banyu Biru menuai kritik. Bahkan, Ketua Komisi I DPR Mahfuz Sidik menyesalkan tindakan Banyu Biru tersebut. Menurut Mahfuz, pengangkatan Banyu merupakan kesalahan anggota Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) BIN.

“Pertama ini mencerminkan tidak profesionalnya BIN dalam merekrut anggota di Badan Informasi Strategis yang semula itu diperuntukan untuk para pakar,” kata Mahfuz di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Kesalahan kedua, lanjut politikus PKS ini, Banyu Biru tidak mengetahui tugas dan wewenang sebagai anggota BIN. Dia menilai BIN merekrut anggota dengan kualifikasi khusus. Seperti mumpuni di bidang akademik dan memiliki karakter bekerja di lembaga intelijen.

“Ini menunjukan bahwa kalau itu betul, yang bersangkutan tidak mengerti urusan-urusan Badan Intelijen Negara,” kata Mahfuz.

Ketua Tim Pengawas Intelijen ini berharap BIN segera melakukan evaluasi terhadap persoalan tersebut. “Ini akan kita tanyakan langsung ke Kepala BIN dalam rapat kerja terdekat,” ujar dia.

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, beredarnya SK itu menambah suram wajah intelijen di Indonesia. Selain itu, postingan tersebut bisa memancing kelompok teroris, terutama untuk melakukan mapping (pemetaan).

“Inilah suramnya wajah intel kita. Di saat bangsa ini sedang membutuhkan aparat intelijen yang tangguh, profesional, dan berdedikasi tinggi dalam rangka menghadapi gerakan teroris yang semakin massif dan brutal,” ujar Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Senin 1 Januari 2016.

Menurut Hasanuddin, agen intelijen harus menutup identitasnya dalam menjalankan tugas. Pasalnya, selain sudah tersumpah, dengan terbukanya identitas sebagai agen intelijen, maka hal itu bisa mengancam keselamatan yang bersangkutan.

“Tapi kita malah disuguhi aparat intel yang kolokan, membuka identitas dirinya ke publik bahwa dia adalah agen intelijen. Dia tidak sadar perbuatannya itu dapat membahayakan dirinya, dan telah melanggar kode etik serta sumpah intelijen,” sesal mantan Kepala Staf Garnisun Wilayah DKI Jakarta ini.

Hasanuddin mengatakan, peredaran SK pengangkatan agen intelijen menjadi tanggung jawab Kepala BIN. Sebab, sebelum yang bersangkutan diberi SK, sudah seharusnya para agen ini diberi penataran, kursus, pengetahuan dasar soal keintelijenan, prosedur kerja, cara berkomunikasi dan kode etik intelijen.

“Setelah semuanya dilalui dengan baik, baru kemudian dilakukan penyumpahan dan terakhir baru diberi SK,” kata mantan Sekretaris Militer ini.

Komentar
Sedang Loading...
Memuat