HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Izin Eksploitasi PT. MPT di Kawasan Hutan Lindung Cut Mutia Dicabut

1

HARIANACEH.co.id, ACEH UTARA — Tokoh masyarakat di 9 Kecamatan yakni Langkahan, Lhoksukon, Pirak, Pirak Timu, Tanah Pasir, Tanah Luas, Cot Girek, Paya Bakong dan Lapang bersama pengurus LSM SILFA menandatangi pertanyataan dan menyatakan penolakan terhadap aktivitas perusahaan dan mencabut izin PT. Mandum Payah Tamita (PT. MPT) di kawasan hutan produktif dan sebagian kawasan hutan lindung cut mutia.

Para tokoh masyarakat dikawasan tersebut menolak aktivitas perusahaan yang terus merusak hutan produktif dan sebagian hutan lindung cut mutia untuk dijadikan perkebunan Hutan Tanaman Indusri (HTI) dengan melakukan penanaman tanaman sawit. Mereka juga mendesak Pemerintah Kabupaten agar mencabut izin perusahaan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan dalam konperensi pers yang digelar Selasa (02/02/2016) pagi di canden kupi room Lhoksukon oleh pengurus LSM SILFA dan sejumlah tokoh masyarakat di 9 kecamatan tersebut, hal ini berdasarkan dari dampak dari Land Clearing yang terjadi dibeberapa daerah tersebut yang berakibat pada kerusakan lingkungan dikawasan hutan produktif dan sebagian hutan lindung tersebut.

Menurut Irsadi Aristora pengurus LSM SILFA, “ini atas dasar kecemasan masyarakat terhadap eksploitasi lingkungan yang dilakukan oleh PT. MPT di kawasan hutan produktif dan sebagian kawasan hutan lindung cut mutia hanya akan menimbulkan kerusakan alam dan daerah resapan air serta itu akan terjadi konflik satwa karena dikawasan tersebut banyak terdapat ekosistem gajah dan satwa-satwa liar lainnya. Selain itu, eksploitasi ini juga akan mengakibatkan banjir, bencana alam lainnya.

Saat ini ancaman terhadap sumber daya alam dan sumber-sumber penghidupan masyarakat di 9 kecamatan tersebut semakin nyata dengan kehadiran PT. MPT yang melakukan eksploitasi alam. Kecemasan masyarakat disini kalau dulunya yang hanya banjir setahun sekali yakni hanya dimusim penghujan saja akan tetapi ini bisa terjadi berkali-kali banjir dalam setahun, artinya ancaman tersebut sudah sangat berbahaya bagi kelangsungan masyarakat bahkan ditakutkan lagi akan memakan korban jiwa jika terjadi bencana alam di dekat kawasan tersebut”. Imbuh sejumlah tokoh masyarakat.

“Setelah berjumpa dengan Bupati Aceh Utara pada tanggal 24 Oktober tahun 2014 lalu dalam rangka pembahasan serta mendesak Pemerintah Aceh Utara untuk mencabut izin PT. MPT yang berada dikawasan Bate Uleu, Desa Lubuk Tilam Kecamatan Cot Girek dan sebelumnya LSM SILFA pernah menjumpai Kadishut namun tidak memberikan hasil yang tegas dan maksimal dari Pemerintah Aceh Utara. Terlihat jelas bahwa peran pemerintah dalam hal ini lemah terhadap izin legalitas PT. MPT”. tambah pengurus LSM SILFA.

Karena jelas dalam mandat UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan dalam Pasal 71, ayat (1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ayat (2) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Serta dalam pasal 72, “Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan terhadap izin lingkungan”, Imbuh Irsyadi.

“Selanjutnya para tokoh masyarakat ini bersama LSM SILFA akan mengirimkan surat pernyataan penolakan resmi ini kepada Gebernur Aceh agar mencabut izin PT.Mandum Payah Tamita (PT. MPT) tersebut”. Kata Irsadi. (HAI/RK/TAM)

loading...