HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

KPK RI Sosialisasi Cegah Korupsi dan Gratifikasi

5

HARIANACEH.co.id, KOTA LANGSA – KPK Republik Indonesia gelar sosialisasi sehari pencegahan Korupsi dan Gratifikasi dilingkungan PT Perkebunan Nusantara I Langsa di Operation Room Kantor Pusat Kebun Baru Langsa yang diikuti 65 orang peserta, Kamis lalu (4/2/2016).

Demikian siaran pers yang diterima HARIANACEH.co.id dari Sekretaris Perusahaan PTPN I, H. Hasan Basri, SH.MH didampingi Syaifullah,SE Kaur Humas, Protokoler & Portal BUMN, Sabtu 8 Pebruari 2016. Dimana pada acara sosialisasi tersebut dihadiri Komisaris PTPN I, Direksi PTPN I, Kepala Bagian, Manajer Kebun/Unit, Direktur Operasional PT CMN, Distrik Manajer KSO PTPN I & III (Persero).

Pada kesempatan itu Direktur Produksi PTPN I, Abdul Mukti Nasution mewakili Direktur Utama menyampaikan gambaran umum PT Perkebunan Nusantara I yang merupakan satu-satunya BUMN Perkebunan yang berada di Provinsi Aceh dengan total luas areal 65.000 Ha.

Bahwa terkait Pemberantasan Korupsi dan Gratifiasi secara umum di PTPN I telah dilaksanakan sesuai standar yang ada di perusahaan dan mengacu kepada peraturan dan per Undang – undangan yang berlaku bahkan sebagai langkah pencegahan gratifikasi di internal PTPN I, Direksi telah membuat kebijakan – kebijakan terkait pengaturan mengenai gratifikasi dan tata cara pelaporannya.

Disisi lain PTPN I juga, membuat pedoman pengendalian gratifikasi yang di kordinir oleh PTPN III (Persero) selaku induk holding dimana dalam Pencegahan Korupsi dan gratifikasi PTPN I memiliki komitmen yang tinggi.

Diantaranya, mengeluarkan kebijakan tentang mekanisme pelaporan gratifikasi di PTP Nusantara I (Persero) sesuai surat edaran Nomor 01.5/SEDA/03/2013, himbauan untuk tidak menerima/memberi parsel pada saat hari raya keagamaan yang sifatnya mengikat pada insan PTPN I dan pemasok/pelanggan.

Kemudian menyediakan sarana pelaporan dugaan pelanggaran (whistleblowing system) melalui kegiatan sosialisasi dan penerbitan buletin nusa satu serta website PTPN I, serta  enandatanganan dokumen pakta integritas, dan menyampaikan laporan Harta Kekayaan, papar Abdul Mukti Nasution.

Sementara Guntur Kusmeiyano dari KPK RI dalam acara Pemaparan Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi dilingkungan PTPN I menjelaskan, ada Lima S yang harus diingat yaitu Setrategi, Struktur, Skil, Sistem dan Stick.

Sesuai amanat UU 30 tahun 2002 Pasal 1 “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan- penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat.” dan Pasal 3 Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Sedang Komisaris PTPN I, Azwar AB menyampaikan bahwa, dengan melaksanakan pencegahan terhadap korupsi baik itu di instansi pemerintah daerah, BUMN dan lain-lain perlu dukungan semua pihak dan saling berhadap-hadapan untuk bersinergi di dalam memberantas korupsi, gratifikasi yang ada di Indonesia, serta mengajak semua pihak mendukung sepenuhnya apa yang telah menjadi tugas KPK. (HAI/Erza)

loading...