HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Menilik ‘Jalur’ Perdagangan Ilegal Orangutan

4

HARIANACEH.co.id — Puspa, Moza dan Junior duduk tenang di dalam kandangnya. Siluet mereka, yang tengah berusaha difoto oleh puluhan fotografer, hampir tak terlihat dari jarak hampir dua meter -jarak yang diperbolehkan untuk mengambil gambar mereka.

Moza, di kandang paling kanan, terlihat memegang kawat kandangnya, sementara Puspa di kandang tengah, mengenakan popok dan memegang boneka, sempat berdiri, sementara Junior, hanya memalingkan pandangan ke kiri dan kanan.

Tiga orangutan ini termasuk dari tujuh yang akan direhabilitasi ke Sumatera dan Kalimantan setelah menjadi korban perdagangan ilegal sejak 2015 dan ditangkap di Kuwait dan Thailand.

Setelah melalui proses rehabilitasi dan reintroduksi, Moza dan Junior nantinya akan dilepasliarkan di Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah, sementara Puspa, yang menurut tes DNA adalah orangutan Sumatera, akan dilepasliarkan di lahan milik Program Konservasi Orangutan Sumatera yang pusatnya di Medan, Sumatra Utara.

Di halaman gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Selasa (9/2), ketiganya ditunjukkan pada wartawan sebelum dibawa ke kawasan rehabilitasi, tempat mereka akan dilatih kembali sebelum dilepasliarkan di hutan dan ‘kembali’ menjadi orangutan, bukan peliharaan.

Menjadi hewan peliharaan?

Moza dan Puspa ditangkap di bandara Kuwait oleh otoritas bandara Kuwait yang kemudian menghubungi KBRI setelah mengetahui orangutan ini berangkat dari bandara Soekarno-Hatta.

“Puspa, Moza, bisa sampai ke Kuwait, itu kan aneh. Lewat penerbangan komersil, berarti lewat bandara Soekarno-Hatta. Kok bisa? Itu tanda tanya besar buat kami. Kalau dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta bisa melewatkan satwa langka dilindungi sampai berangkat ke Kuwait, itu artinya, ada beratus-ratus mungkin yang lewat tanpa kita ketahui,” kata Jamartin Sihite, CEO Borneo Orangutan Survival Foundation.

Menurut Jamartin, memang ada kenaikan tren ‘permintaan’ orangutan dari Timur Tengah yang melihat bahwa memelihara orangutan adalah prestise tersendiri. Selain itu, Thailand juga menjadi negara tujuan perdagangan orangutan yang cukup besar, karena orangutan dipakai untuk hiburan.

Dari penyelidikan BOS, orangutan yang diselundupkan keluar dari Kalimantan biasanya tidak akan melalui bandara, melainkan lewat pelabuhan-pelabuhan laut bersama pengangkutan kayu. Kemudian dibawa ke pelabuhan-pelabuhan di Semarang dan Surabaya.

“Dari sana baru masuk jaringan di Jakarta, dan dari Jakarta berangkat ke tujuan internasional. Itu yang kita kaget sekaget-kagetnya. Jadi waktu Moza ditangkap bulan Januari 2015, kita sudah bilang ini gunung es,” kata Jamartin lagi.

‘Lepasnya’ Moza dan Puspa sampai ke Kuwait, menurut Jamartin, membuat dia meminta agar pintu-pintu keluar Indonesia diperketat.

Di lapangan sendiri, menurut Jamartin, berdasarkan penelitian yang dilakukan BOS, penangkapan orangutan bukanlah dengan tujuan sengaja berburu untuk dijual lagi ke penadah. Jamartin menyebutnya “perburuan oportunistik”.

Anak orangutan

Ketika penduduk pulang dari ladang dan tak mendapat hasil saat berburu, lalu melihat orangutan dan anaknya, maka anak orangutan diambil.

Selain itu, dengan konversi lahan besar-besaran serta kebakaran hutan, orangutan akan berkumpul di pinggir sungai.

“Mereka lihat anaknya lucu, diambil. Di mana ada pembukaan lahan, dengan mudah ditemukan anak-anak orangutan dipelihara orang,” kata Jamartin.

Di tingkat masyarakat lokal, perpindahan tangan anak orangutan dari satu pemilik ke pemilik lainnya sebenarnya cukup murah, bisa ditukar beras atau uang senilai Rp500 ribu.

Ketika sampai di Jakarta, kata Jamartin, nilainya bisa mencapai Rp50 juta.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ian Singleton dari Program Konservasi Orangutan Sumatera yang pusatnya di Medan, Sumatera Utara.

Menurut Singleton, perdagangan orangutan hanya efek samping dari kehilangan habitat. “Ketika ada lahan yang terbakar, orangutan bisa dengan mudah ditemukan di pinggir jalan,” katanya.

Bahkan Singleton menyebut harga yang lebih murah dari yang disebut Jamartin, yaitu sekitar Rp200.000 di tingkat masyarakat, dan menjadi Rp20 juta jika dijual ke pembeli di luar kota atau luar negeri.

“Mereka tidak tahu dan juga tidak mampu menjual ke pasar itu (luar negeri). Jadi nggak perlu mencari ke dalam hutan, kalau tanya-tanya di warung kopi, pasti ada orang sudah punya. Ada pedagang di Medan misalnya, dia tahu ada orang ingin beli tiga ekor orangutan, dia tidak perlu kirim tim ke dalam hutan untuk tangkap, tinggal telepon-telepon kawan, siapa tahu di mana ada orang pelihara orangutan? Oh ada satu di sini, satu di sana, oke, kita turun ke sana,” Singleton menggambarkan situasinya.

Alasan ‘ketidaktahuan’

Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani menyatakan bahwa pada 2015, tercatat 190 kasus terkait kegiatan kejahatan lingkungan satwa dan tumbuhan liar yang dilindungi.

“Ini dilakukan oleh satu kelompok yang terorganisir, yang kemudian kita tahu titik ke luar dari satwa-satwa kita ini sangat banyak. Kami melihat ada peningkatan penindakan dan pengawasan yang kami lakukan terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan ini, namun memang kita lihat kalau dari sisi hukumannya sangat rendah, berkisar 2 tahunan.”

Rasio menyatakan bahwa dalam proses revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 ini dia ingin ada peningkatan efek jera dengan memperberat hukuman penjara dan denda.

Menurut Rasio, KLHK kini tengah mengamati ada satu jaringan yang terlibat dalam perdagangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi. “Tidak mungkin mereka bisa keluar dari Indonesia tanpa melalui jaringan-jaringan transnational crime yang ada,” katanya.

Ketika ditanya pihak atau instansi mana yang terlibat dalam jaringan ini sehingga bisa meloloskan satwa atau tumbuhan yang dilindungi keluar Indonesia, Rasio mengatakan, “Kita tidak bisa menyatakan ini siapa, siapa, tapi kami sedang bekerja melakukan upaya penindakan untuk mengetahui dan menindak jaringan dalam illegal trafficking ini.”

Meski Jamartin mendukung revisi UU No 5 Tahun 1990 untuk mempertegas penegakan hukum serta sanksi, ia juga menyoroti ada satu kebolongan dalam upaya memerangi perdagangan satwa liar.

Baik Jamartin maupun Singleton mengatakan bahwa keinginan orang untuk menjadikan orangutan sebagai peliharaan, terutama mereka yang kelas menengah ke atas dan tinggal di perkotaan, turut mendorong permintaan akan satwa ini.

“Orang yang memelihara orangutan dan tinggal di desa itu mungkin hanya 20%, sisanya yang kelas menengah. Karena melanggar hukum, justru orang mau memelihara, kesannya mereka di atas hukum,” kata Singleton.

Selain itu, dia juga melihat, faktor belum adanya orang yang memelihara orangutan atau satwa liar yang dituntut dalam proses hukum membuat orang merasa ‘aman’.

Jamartin menilai kealpaan ini berasal dari SK Dirjen turunan dari UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyatakan bahwa jika seseorang memelihara satwa liar dan dilindungi dengan ketidaktahuan, lalu didatangi aparat negara, maka si pemelihara boleh menyerahkan satwa dan tidak ditangkap atau diproses hukum.

“Itu seharusnya hanya berlaku 1-2 tahun, tapi berlaku sampai sekarang, padahal sejak 1990,” katanya.

Oleh karena itu, ia meminta revisi undang-undang nantinya hanya membatasi proses sosialisasi selama satu sampai dua tahun saja, selepas itu, “Tangkap kalau ada yang pelihara,” ujarnya.

loading...