HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Mahkamah Agung Diminta KPK Untuk Transparan

1

HARIANACEH.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Mahkamah Agung (MA) transparan dalam merekrut pejabat. Sebagai lembaga hukum tinggi negara, MA harus diisi orang-orang yang berintegritas dan bersih dari segala kepentingan.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, pihaknya sangat berharap MA bersih dalam proses rekrutmen Wakil Ketua MA. Tujuannya, agar MA menjadi lembaga peradilan yang melahirkan putusan adil, jujur, dan berintegritas.

Menurutnya, KPK ingin MA menjadi role model peradilan yang bersih dengan diawali proses pemilihan Wakil Ketua MA. “Model apa pun seleksi-nya, yang utama bagaimana track record, karakter, dan integritas mereka. Sebab, siapa pun yang terpilih, tidak akan bisa optimal jika ekosistem mereka tercemar secara berkelanjutan,” kata Saut, Minggu (5/3/2016).

Ia mengungkapkan, sistem di MA harus melahirkan budaya bersih supaya kinerja peradilan sesuai harapan. Jangan sampai lembaga peradilan tidak berbudaya, tidak transparan dan mengabaikan integritas serta lemah karakter.

“Apabila sistemnya lemah, mereka jadi tidak inovatif bahkan lambat laun larut. Akhirnya bisa terjadi perlambatan pembangunan hukum di negara ini,” katanya.

KPK berharap MA bisa menjaga ekosistem hukum. KPK akan turut menciptakannya dengan kewenangan yang mereka punyai, yakni penindakan, pencegahan, monitoring, koordinasi, dan supervisi.

“Betul kita akan memenjarakan banyak orang biar jera. Namun, kalau model Tom and Jerry ini masih berjalan di banyak tempat, ya kita (KPK) enggak boleh cape,” ujarnya.

KPK sebagai lembaga trigger mekanisme, lanjutnya, jadi yang utama akan mendorong semua stakeholder. “Namun, kalau pencemaran masih terus berlanjut (di lingkungan MA sebagai induk peradilan) bukan hanya hukum, ideologi dan ekonomi politik pun remuk redam,” tukasnya.

Sebagai informasi, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Mohammad Soleh pada 23 April 2016 genap berusia 70 tahun atau masa pensiun, sehingga memerlukan pengganti.

Sebelumnya, Hakim Agung Gayus Lumbun berharap, proses pemilihan melibatkan Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DPR, BPK, dan koalisi Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi).

“(Pemilihan wakil ketua MA). Selalu begini (dadakan). Orang dipaksa untuk muncul,” kata Gayus, Jumat 4 Maret.

loading...