HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Omar al-Bashir: AS Lebih Baik Gabung Pengadilan Internasional atau Diam!

1

HARIANACEH.co.id – Kedutaan Besar Sudan di Jakarta mengeluarkan pernyataan tentang keprihatinan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta, terkait kedatangan Presiden Sudan Omar Al-Bashir di KTT Luar Biasa OKI ke-5.

AS sebelumnya mempertanyakan kedatangan Bashir yang mereka anggap sebagai buronan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Namun status Sudan dan Indonesia yang bukan peratifikasi Statuta Roma, penangkapan terhadap Bashir tak bisa dilakukan.

“Kedutaan Besar Sudan di Jakarta mengungkapkan penyesalan terhadap isu yang dihembuskan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, terkait partisipasi Presiden Sudan Omar Hassan Ahmad al-Bashir, di KTT LB OKI ke-5. Indonesia menjadi tuan rumah KTT ini,” pernyataan Kedubes Sudan, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/3/2016).

“Kami ingin mengingatkan Kedubes AS bahwa Presiden Bashir datang sebagai undangan dari Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal OKI, yang diberikan mandat oleh lebih dari 50 anggota OKI. Pernyataan dari Kedubes AS adalah bentuk rasa tidak menghargai AS terhadap seluruh anggota OKI termasuk Indonesia,” lanjut pernyataan itu.

Kedubes Sudan kemudian menyebutkan bahwa Presiden Omar al-Bashir, seperti halnya pemimpin OKI lainnya yang hadir di Jakarta, adalah memberikan dukungan kepada rakyat Palestina yang terbunuh secara keji oleh Zionis (Israel) dan mendapatkan dukungan serta perlindungan AS.

“Pada akhirnya, jika memang AS mendukung penuh pengadilan kriminal internasional (ICC) dan sangat memperhatikan keadilan internasional, maka mereka harus bergabung dengan ICC dan meratifikasi Statuta Roma atau lebih baik diam sama sekali,” tegas Kedubes Sudan.

Sebagai observer di KTT OKI, AS mengaku prihatin atas kedatangan al-Bashir ke Indonesia. Dalam siaran persnya  Senin 7 Maret, Kedubes AS menyebutkan sangat mendukung upaya ICC menuntut pihak-pihak yang bertanggung jawab atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan serta kejahatan perang di Darfur dalam hal ini termasuk Presiden Bashir.

Al-Bashir dituntut ICC atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida, dan surat perintah penangkapannya masih belum tuntas. Pada Maret 2009, al-Bashir menjadi presiden berkuasa pertama di dunia yang akan dituntut ICC, atas dugaan mendorong pembunuhan massal, pemerkosaan dan perampokan terhadap warga sipil di Darfur.

loading...