HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Sekretaris MA Dicecar KPK Pertanyaan Soal Gaji Andri

1

HARIANACEH.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi selama kurang lebih sembilan jam. Nurhadi, diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait penundaan salinan putusan kasasi di Mahkamah Agung.

Nurhadi mengaku dicecar mengenai tugas dan tanggung jawab Andri Tristianto Sutrisno (ATS) sebagai Kasubdit Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus Mahkamah Agung. Andri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

“Tadi ditanya terkait tugas dan fungsi. Apa tugas sekretaris, apa tugas dirjen peradilan umum, apa tugasnya si Andri itu,” kata Nurhadi usai diperiksa di Gedung KPK, Jalan H. R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (8/3/2016).

Penyidik kata Nurhadi juga menanyakan soal pendapatan yang diterima Andi sebagai pejabat MA per tahun 2012. Nurhadi mengungkapkan, sebulan Andri bisa memperoleh pendapatan di atas Rp15 juta.

“Yang saya ingat remunerasi Rp12 juta koma sekian, gaji pokoknya itu Rp5 juta sekian. Rp12,4 juta ditambah Rp5 juta, ditambah rata-rata uang makan tiap bulan itu Rp500 ribuan. Sekitar segitu saja,” ungkap dia.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha terpisah mengungkapkan, Nurhadi diperiksa mengenai mekanisme penanganan perkara di MA, termasuk aliran dokumen di MA.

Selain Nurhadi, penyidik KPK hari ini juga memanggil Manager AMP (Aspal Mix Plant) PT Citra Gading Asritama cabang Mojokerto Arif Lestariyanto, Karyawan PT Citra Gading Asritama (CGA) Triyanto, dan Wiraswasta PT CGA Syukur Mursid Brotosejati alias Heri. Mereka diperiksa sebagai saksi dari Andri.

KPK diketahui sedang mendalami mekanisme penanganan perkara di MA setelah suap dalam penerbitan salinan kasasi yang menyeret ATS terbongkar.

ATS diduga menerima suap dari Direktur PT Citra Gading Aristama Ichsan Suadi lewat pengacaranya Awang Lazuardi Embat. Suap bertujuan untuk menunda pengiriman salinan kasasi kasus yang menjerat Ichsan.

Ichsan merupakan terdakwa korupsi megaproyek Dermaga Labuhan Haji senilai Rp82 miliar di Mataram. Di tingkat kasasi, dia divonis lima tahun penjara oleh majelis hakim M.S. Lumme, Krisna Harahap, dan Artidjo Alkostar. Vonis dibacakan pada 9 September 2015.

Supaya tak buru-buru dieksekusi, Ichsan diduga menyuap ATS sebesar Rp400 juta agar menunda pengiriman salinan putusan. Duit diberikan lewat pengacaranya, Awang Lazuardi Embat.

Namun, kejahatan ketiganya terendus Lembaga Antikorupsi. Selesai transaksi suap, ATS, Ichsan, dan Awang ditangkap KPK. Saat itu, penyidik KPK turut menyita sebuah koper yang berisi uang Rp500 juta di rumah ATS.

Ichsan dan Awang ditetapkan sebagai tersangka selaku pemberi suap. Dia dikenakan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, ATS jadi tersangka penerima suap. Dia disangka Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATS diduga mengalirkan suap tersebut ke sejumlah pihak. KPK akan mengembangkan perkara ini ke pihak-pihak yang ikut menerima suap. “Nanti kita selidiki siapa lagi yang (terlibat),” kata Ketua KPK Agus Rahardjo, Selasa 16 Februari 2016.

loading...