HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Irman Putra Sidin: Cagub-Cawagub Independen Konstitusional

1

HARIANACEH.co.id – Maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur lewat jalur independen tidak menyalahi konstitusi. Langkah tersebut juga dinilai bukan bentuk deparpolisasi.

“Calon (pasangan kepala daerah) independen konstitusional selama dukungan itu diberikan kepada pasangan calon, bukan personal,” kata pakar ilmu hukum tata negara Irman Putra Sidin, Rabu (9/3/2016).

Irman berpendapat jalur independen menjadi alternatif akibat partai politik tidak mampu melahirkan figur pemimpin yang kuat.

Pendiri Sidin Constitution Law Office itu menanggapi pendapat Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Menurut Pras, calon kepala daerah dari jalur independen merupakan bentuk deparpolisasi.

Pras mengatakan, deparpolisasi merugikan parpol. “Bukan hanya PDIP yang akan terkena imbasnya, semua parpol juga bisa tergerus deparpolisasi.”

Pernyataan Pras merespons keputusan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ikut Pilkada DKI 2017 lewat jalur independen. Ahok berpasangan dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menilai jalur independen pilihan Ahok sebuah terobosan. Menurut dia, keberanian Ahok patut ditiru calon petahana di daerah lain.

“Ini bisa menjadi pendidikan politik bahwa kandidat dan partai politik menjadi sederajat. Tidak seperti kemarin-kemarin, kandidat dan partai ada ketergantungan sehingga muncul mahar dan bagi-bagi jabatan,” ujar Yunarto.

Namun, lanjut pria yang biasa disapa Toto ini, keputusan Ahok maju melalui jalur nonparpol bukan tanpa risiko. Secara psikologis, sambung Toto, hubungan legislatif-eksekutif dapat memanas.

Ahok menepis kekhawatiran bahwa keputusan dia maju lewat jalur independen mengurangi kualitas dan peran partai politik atau deparpolisasi.

Apalagi, payung hukum calon gubernur dan calon wakil gubernur jalur independen dibuat kader partai politik di legislatif. “Mana ada deparpolisasi karena independen? Independen kan ada karena undang-undang,” tegas Ahok.

Meski maju melalui jalur independen, tetap ada partai politik yang mendukung Ahok. Jauh sebelum Ahok mengumumkan keputusan maju melalui jalur independen, Partai NasDem sudah menyatakan dukungan tanpa syarat kepada Ahok.

Dukungan tetap berlaku meski Ahok lantas maju melalui jalur independen.

Bahkan, NasDem membentuk Relawan Muda Mudi Ahok untuk membantu Relawan Teman Ahok mengumpulkan 1 juta KTP dukungan bagi Ahok-Heru.

Pengajuan pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta bisa lewat jalur partai politik atau gabungan partai politik. Syarat partai atau gabungan partai yang mengusung cagub-cawagub memiliki paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi di DPRD.

Syarat jalur perseorangan adalah harus mengantongi dukungan minimal 525 ribu Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Jakarta. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Jumlah kursi di DPRD DKI sebanyak 106. Satu-satunya partai politik yang bisa mengusung sendiri cagub-cawagub DKI hanya PDI Perjuangan karena memiliki 28 kursi di DPRD DKI atau 26,42 persen dari jumlah kursi di DPRD DKI.

Berikut ini rincian suara sah setiap partai politik di DPRD DKI hasil Pemilihan Legislatif 2014:

  1. PDI Perjuangan: 28 kursi (26,42 persen);
  2. Gerindra: 15 kursi (14,15 persen);
  3. PKS: 11 kursi (10,38 persen);
  4. PPP: 10 kursi (9,43 persen);
  5. Demokrat: 10 kursi (9,43 persen);
  6. Hanura: 10 kursi (9,43 persen);
  7. Golkar: 9 kursi (8,49 persen);
  8. PKB: 6 kursi (5,66 persen);
  9. NasDem: 5 kursi (4,72 persen);
  10. PAN: 2 kursi (1,89 persen).
loading...