HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Buat Bombardir Fahri di PN Jakarta Selatan, PKS Siapkan Amunisi

6

HARIANACEH.co.id – PKS telah menyiapkan semua materi dan jawaban terkait gugatan yang dilayangkan Fahri Hamzah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fahri tidak terima dipecat partai dan menuding Majelis Tahkim PKS yang memutuskan pemecatan dirinya ilegal.

Gugatan perdata Fahri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan teregister dengan Nomor: 214/pdt.15/2016/PN.Jkt.Sel.

Fahri menilai Majelis Tahkim PKS belum terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

PKS memahami tudingan dan keberatan Fahri tersebut. Namun, PKS tidak ingin buru-buru membantahnya.

“Ibarat film, kita tidak ingin aktornya mati duluan. Enggak seru. Kita mainkan terus episode ini,” kata Ketua Departemen Bidang Hukum DPP PKS Zainudin Paru, Rabu (6/5/2016).

Zainudin mengatakan, langkah pertama yang dilakukan PKS adalah menunggu surat panggilan dari PN Jakarta Selatan. Terhitung 10 sampai 14 hari dari waktu gugatan perdata didaftarkan.

Setelah dijadwalkan hadir, PKS akan menjawab satu per satu keberatan Fahri. Zainudin menegaskan, pihaknya sudah menyiapkan semua materi dan jawaban terkait gugatan tersebut.

“Kami punya pengalaman saat berhadapan dengan Yusuf Supendi. Dia itu pendiri partai juga, tapi kami kalahkan di pengadilan,” ujarnya.

Dalam situs resminya, PKS menjelaskan, Majelis Tahkim dibentuk secara sah oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS berdasarkan anggaran dasar PKS Pasal 15 ayat (6) dan Pedoman Partai Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 35 ayat (1) serta merujuk pada ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (1) s/d (5).

Majelis Tahkim menggelar sidang perdana pada 22 Februari 2016 tanpa kehadiran Fahri sebagai teradu. Sidang kedua digelar pada 25 Februari 2016 juga tanpa kehadiran Fahri.

Pada 11 Maret 2016, Majelis Tahkim menggelar sidang ketiga. Fahri tetap enggan hadir. Akhirnya Majelis Tahkim memutuskan melalui putusan No.02/PUT/MT-PKS/2016 untuk memberhentikan FH dari semua jenjang keanggotaan PKS.

Pada 20 Maret 2016, Majelis Tahkim menyampaikan putusannya kepada DPTP PKS untuk ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam AD/ART PKS. Selanjutnya pada 23 Maret 2016 DPTP melimpahkan kepada DPP PKS untuk menindaklanjuti sebagaimana diatur dalam AD/ART PKS.

Fahri akhirnya diberhentikan DPP PKS berdasarkan Surat Keputusan Nomor 463/SKEP/DPP-PKS/1437 tertanggal 1 April 2016.

Pada 4 April 2016, Fahri menuding Majelis Tahkim Ilegal. Karena informasi yang ia peroleh dari Kementerian Hukum dan HAM susunan anggota dan pimpinan Majelis Tahkim PKS yang tetap belum resmi terdaftar.

Komentar
Sedang Loading...
Memuat