HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Dana Desa Cair, Masyarakat Desa di Aceh Barat Langsung Bekerja

5

HARIANACEH.co.id, JAKARTA – Aktivitas masyarakat desa di Aceh Barat langsung bergeliat. Hanya dalam hitungan hari sejak Dana Desa tahap I cair pada 29 Maret 2016, program masyarakat di desa-desa langsung berjalan. Sebanyak 322 Desa di Aceh Barat saat ini sedang melakukan pembangunan jalan desa, ada juga yang membangun jalan usaha tani, waduk, irigasi, serta sanitasi air. Masyarakat desa-desa pun mendapat limpahan pekerjaan yang secara langsung menambah penghasilan sehari-hari.

Wakil Bupati Aceh Barat Rachmat Fitri menuturkan, Dana Desa tahap I tahun 2016 memang sudah dicairkan dari Kas Keuangan Negara ke kas Keuangan Kabupaten Aceh Barat, kemudian hanya beberapa hari berselang langsung terserap ke kas desa. Dana Desa itu pun sudah mulai dipakai masyarakat untuk menjalankan program-program yang telah direncanakan sejak awal.

“Desa kita langsung kerja. Begitu dana desa ditransfer ke rekening kabupaten, hanya dalam hitungan hari langsung kita transfer ke kas desa karena semua persyaratan sudah siap dari awal. Total Dana Desa tahap I sekitar Rp116 miliar dan langsung kita trasnfer ke 322 desa,” ujar H. Rachmat Fitri dalam keterangan tertulisnya yang diterima HARIANACEH.co.id, saat berkunjung ke Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Jakarta, Jumat (8/4).

Wakil Bupati Aceh Barat yang biasa dipanggil Haji Nanda ini menuturkan, Dana Desa bagi masyarakat desa di Kabupaten Aceh Barat adalah berkah luar biasa. Sebab semua masyarakat ikut berpartisipasi dan merasakan langsung manfaat adanya Dana Desa ini.

Perencanaan pembangunan dengan Dana Desa benar-benar dimulai dari bawah, sehingga hambatan program tidak ada. Masyarakat desa aktif berpartisipasi karena musyawarah dimulai dari RT/RW yang menyampaikan usulan program dalam musyawarah dusun. Kemudian dari dusun dibawah ke musyawarah desa.

“Perencanaan Program kita mulai dari dusun. Misalnya satu desa ada empat dusun, nah masing-masing dusun mengajukan rencana program dalam musyawarah desa. Kemudian hasilnya di bawah ke tingkat kecamatan, lalu di bawa ke kabupaten. Kemudian kita buatkan peraturan bupati (Perbup) untuk memayunginya. Ini jalan terus dan berkesinambungan,” jelasnya.

Sistem perencanaan pembangunan di Aceh Barat, lanjut Haji Nanda benar-benar bersipat bottom up. Pembuatan syarat-syarat seperti APBDesa, RKUDes, termasuk laporan program yang sudah berjalan telah otomatis dibuat, karena perencanaan dan pelaksanaan memang dilakukan dalam musyawarah dari bawah. Karena itulah, Kabupaten Aceh Barat dinobatkan sebagau jauara I Pangripta Nusantara, yakni penghargaan bagi kabupaten dengan perencanaan pembangunan terbaik.

“Padahal tahun 2014 kita nomor III dan tahun 2015 langsung nomor I. Kuncinya adalah pelibatan masyarakat desa secara aktif dan berdaya. Semua mudah kalau desa yang bergerak aktif,” jelasnya.

“Kita di Kabupaten monitor programnya dan terus berkesinambungan. Nah, dalam penggunaan dana desa ini, kita benar-benar memakai acuan Peraturan Menteri Desa. Termasuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur desa yang padat karya,” jelasnya.

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat desa di Aceh Barat tidak terjadi begitu saja. Pemerintah Kabuapeten Aceh Barat, tutur Haji Nanda terus memberi rangsangan, salah satunya dengan menggelar anugerah Daud Dariah. Yakni sebuah penghargaan yang diberikan kepada desa yang mampu membuat perencanaan program terbaik, kemudian melaksanakannya dengan benar, dan program itu memberi nilai tambah terhadap ekonomi masyarakatnya.

“Tiap tahun ini kita adakan. Dan masyarakat berpartisipasi. Makanya saya meyakinkan bahwa masyarakat desa kita mampu kok. Jangan curiga apalagi skeptis terhadap kemampuan masyarakat desa. Apalagi curiga. Jangan begitu,” tegasnya.

Apa yang dilakukan desa-desa di Aceh Barat ini memang sesuai dengan arahan Menteri Desa Marwan Jafar yang meminta dana desa segera digunakan untuk pembangunan desa yang padat karya. Prioritas pembangunan dengan Dana Desa adalah untuk infrastruktur desa yang langsung dijalankan masyarakat tanpa memakai pihak ketiga. Bahan baku pembangunan diambil dari desa dan pekerjanya pun dari masyarakat desa.

“Kita semua pakai komponen desa. Tidak pakai pihak ketiga tapi langsung masyarakat. Makanya ini yang saya katakan tadi, perencanaan dari bawah. Kedaulatan desa ada di sini. Saya sangat ingat kata-kata pak Menteri Marwan, bahwa kalau mau Indonesia kuat maka kuatkanlah desa. Ini benar sekali karena program Dana Desa ini kongkrit benar untuk menguatkan desa,” tandasnya.

loading...