HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

10 Indikator Kemudahan Berusaha sedang Diperbaiki Pemerintah

8

HARIANACEH.co.id – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan pemerintah bersama kementerian dan lembaga di bawah kewenangannya bersinergi untuk memperbaiki 10 indikator dalam kemudahan berusaha dan berinvestasi.

“Apa yang dilakukan pemerintah melalui perbaikan kemudahan berusaha dan deregulasi ada empat tujuan yaitu agar prosesnya lebih sederhana, lebih cepat, lebih murah, dan memberi kepastian,” kata Franky Sibarani dalam dialog investasi bertajuk “Perbaikan Kemudahan Berusaha, untuk Siapa?” di Kantor BKPM dikutip dari Antara, Senin (11/4/2016).

Menurut Franky, beragam kemudahan yang dilakukan melalui sinergi tidak hanya antar-instansi tetapi juga antara pemerintah pusat dan pemda adalah untuk masyarakat Indonesia termasuk pengusaha dan pelaku UMKM.

Dia menyebutkan, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar peringkat daya saing kemudahan berusaha Indonesia dari peringkat 109 menjadi 40 pada 2017 sehingga dilakukan deregulasi kemudahan berusaha.

Deregulasi kemudahan berusaha itu dilaksanakan melalui sinergi kementerian/lembaga di wilayah DKI Jakarta dan Surabaya sebagai lokasi survey melalui pendekatan mempersingkat prosedur, proses dan biaya.

Franky memaparkan, perbaikan indikator terkait kemudahan berusaha antara lain adalah dalam memulai usaha, bila sebelumnya 47 hari maka pasca perbaikan lama penyelesaian menjadi lima hari di DKI dan empat hari di Surabaya.

Hal tersebut karena jumlah prosedur yang diperlukan dalam memulai bisnis bakal dipersingkat dari 13 prosedur menjadi hanya lima prosedur di Jakarta dan empat prosedur di Surabaya.

Kemudian indikator perizinan konstruksi tempat usaha diupayakan dari sebelumnya 17 prosedur menjadi lima prosedur dan lama penyelesaian dari 210 hari menjadi 35 hari di Jakarta dan 41 hari di Surabaya, serta indikator pendaftaran properti dari awalnya lama penyelesaian 25 hari kerja menjadi delapan hari kerja.

Demikian pula dengan indikator pembayaran pajak dari 54 kali pembayaran menjadi 31 kali pembayaran. Indikator mendapatkan kredit diperbaiki dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan izin operasional untuk dua lembaga pengelola informasi perkreditan swasta, sedangkan sebelumnya belum terdapat biro kredit swasta yang menjadi lembaga tersebut.

Sementara terkait indikator pelaksanaan kontrak, maka penyelesaian gugatan sederhana diharapkan diperbaiki dari 40 prosedur di lembaga pengadilan menjadi hanya delapan prosedur, dan bila ada keberatan dengan hasil putusan menjadi 11 prosedur.

Selanjutnya, indikator kelistrikan adalah penyederhanaan penyambungan listrik dari lima menjadi empat prosedur serta lama penyambungan listrik selama 79 hari menjadi hanya sekitar 15 hari kerja. Indikator lainnya yang dilakukan langkah-langkah perbaikan adalah terkait perdagangan lintas batas, penyelesaian perpailitan, dan perlindungan investor minoritas.

Sementara itu, pembicara lainnya Staf Ahli Menko Bidang Perekonomian Bambang Winarso mengatakan, perbaikan yang dilakukan adalah bagian dari paket besar deregulasi yang sebenarnya masih banyak dan panjang yang akan dilakukan pemerintah.

Terkait dengan aturan pemda yang menghambat iklim berinvestasi, Bambang menyatakan bahwa bila tidak ada di UU, maka bisa diusulkan untuk dihapuskan sedangkan bila ada di UU, bisakah aturan itu dapat lebih disederhanakan.

“Kita harus mendorong sistem pelayanan kepada publik melalui online dan satu pintu sehingga bisa dilacak berapa cepat proses itu terjadi,” pungkasnya.

loading...