HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Gubernur DKI Ancam Lelang Ulang Reklamasi Teluk Jakarta

22

HARIANACEH.co.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melelang ulang pelaksanaan reklamasi jika pengembang  tidak mau memberikan kontribusi 15 persen dari nilai jual objek penjualan (NJOP). Tapi, pemprov tidak akan membatalkan reklamasi pulau.

Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama menyilakan jika ada pihak yang akan menggugat reklamasi. “Ada yang nanya reklamasi diteruskan apa enggak? Saya mau terus. Kalau kalian (pengembang) enggak mau dengan kewajiban yang ditentukan, semua balikin ke saya, saya lelang ulang,” kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (12/4/2016).

Ahok menegaskan, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa membatalkan reklamasi Teluk Jakarta. Sebab, itu sudah diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

“Reklamasi ini aturannya lengkap, ada Perda, Perpres, Keppres. Kalau saya yang batalin, nanti di PTUN kalah, Pemprov DKI harus membayar pinalti,” ujarnya.

Izin Reklamasi
Grafik Izin Reklamasi. (Media Indonesia)

Ahok mempersilakan pihak lain yang ingin membatalkan reklamasi. Pihaknya akan melelang ulang reklamasi, dengan komposisi 70 persen lahan milik DKI dan 30 persen milik pengembang. Sehingga lebih menguntungkan bagi Pemprov DKI Jakarta.

Ia mengungkapkan, saat ini pengembang hanya memiliki Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di atas lahan negara. Pemprov DKI hanya mendapatkan lahan 5 persen dari luar pulau yang dibangun. Sedangkan kompensasi sebesar 15 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) belum disetujui oleh kalangan Dewan.

Seperti diketahui, Ahok mengeluarkan izin reklamasi pada 23 Desember 2014. Izin diterbitkan untuk PT Muara Wisesa Samudra (MWS), anak perusahaan Agung Podomoro Land, agar bisa melakukan pembangunan Pulau G (Pluit City) seluas 161 hektare.

Pada 2015, bekas politikus tiga partai itu kembali menerbitkan izin reklamasi untuk beberapa pengembang. Rinciannya: PT Jakarta Propertindo di Pulau F (190 hektare), PT Taman Harapan Indah (anak perusahaan Intiland) di Pulau H (63 hektare), PT Jaladri Kartika Eka Pakci di Pulau I, dan PT Pembangunan Jaya Ancol di Pulau K (32 hektare).

Komentar
Sedang Loading...
Memuat