HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Tanpa Ahok, DPRD DKI Jakarta Tak akan Bisa Loloskan Raperda

9

HARIANACEH.co.id – Pengusaha dan masyarakat jangan percaya pada anggota DPRD yang meminta uang dengan janji bisa meloloskan rancangan peraturan daerah (raperda). Sebab, perda hanya bisa disahkan dengan persetujuan ekskutif.

“Saya pikir mereka (DPRD) yang minta duit itu pemberi harapan palsu. Jangan dipercaya,” kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2016).

Dia mengungkapkan, raperda tak mungkin lolos di Dewan tanpa pembahasan di eksekutif. Ahok mengaku sudah memperketat pengawasan disposisi yang diberikan ke anak buahnya. “Makanya saya wanti-wati, semua draf mau saya paraf. Saya enggak mau ada pasal siluman,” ujarnya.

Ahok sudah memanggil bawahannya yang bersinggungan langsung dengan pembahasan raperda. Di antaranya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati dan Deputi Bidang Pembangunan Tata Ruang Osward Muadzin Mungkasa.

“Saya sudah ancam Sekda. Semua jangan macam-macam. Sekwan DPRD (Yuliadi) juga saya panggil,” katanya.

Terkait  isu suap Rp5 miliar yang didapat tiap anggota DPRD untuk meloloskan raperda reklamasi, Ahok mengaku tidak tahu. Namun, ada upaya mengubah angka di pasal tambahan kontribusi pengembang dari 15% menjadi 5 persen. “Bisa juga (DPRD) menahan.  Jual mahal enggak mau memutuskan (raperda reklamasi),” kata Ahok.

Mantan Bupai Belitung Timur ini meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan uang pelicin itu. “KPK bisa sadap, dan pasti sudah ada bukti kalau memang benar,” terang dia.

Sebelumnya, beredar kabar tiap anggota DPRD DKI yang datang paripurna raperda soal reklamasi menerima Rp5 miliar.

Diketahui, KPK mencokok M. Sanusi dan Karyawan PT APL Trinanda Prihantoro pada Kamis malam, 31 Maret 2016. Sanusi baru saja menerima uang dari Trinanda melalui seorang perantara.

Lembaga Antikorupsi mengamankan uang sebesar Rp1,140 miliar yang diduga merupakan suap untuk Sanusi. Politikus Gerindra ini diketahui menerima Rp2 miliar dari PT APL. namun uang itu sudah digunakannya hingga hanya bersisa Rp1,140 miliar.

Uang diduga sebagai suap terkait pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035. Selain itu, uang terkait raperda tentang rencana kawasan tata ruang kawasan strategis pantai Jakarta Utara.

Komentar
Sedang Loading...
Memuat