Gugatan Soal Qanun Bendera Inkonstitusional

Gugatan perdata yang dilayangkan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) kepada Gubernur dan DPRA atas Qanun (peraturan daerah) tentang bendera1 min


50
12 shares, 50 poin

HARIANACEH.co.id, KOTA LANGSA – Gugatan perdata yang dilayangkan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) kepada Gubernur dan DPRA atas Qanun (peraturan daerah) tentang bendera Aceh di Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah tindakan inkonstitusional.

Pasalnya, sejauh ini Qanun yang memuat tentang penjelasan bendera bulan bintang sebagai bendera daerah Aceh belum disetujui oleh Pemerintah Pusat, kendati pihak legislatif di propinsi paling barat Nusantara itu telah mengesahkannya. Demikian dikatakan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bening, Sukri Asma di Langsa, Rabu (13/4/2016).

“Itu perbuatan inkonstitusional. Kita semua tahu bahwa Pemerintah Pusat belum menyetujui Qanun itu untuk dilaksanakan. Jadi apa yang dilakukan YARA adalah mencari sensasi popularitas,” ujarnya.

Advertisements

Menurut Sukri, secara teknis berkas gugatan yang diserahkan YARA ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dipastikan akan ditolak.

Diumpakannya, YARA saat ini memaksa seorang bayi untuk berjalan, padahal janinnya masih dalam kandungan. “Ini lucu, janin masih di kandungan kok dipaksa berjalan,” celetuk Sukri bernada parodi.

Dalam kacamata Sukri, Pemerintah pasti tidak akan mengizinkan bendera merah putih bersanding dengan bendera lain. Karena hemat dia, dalam satu negara tetap memiliki satu simbol bendera pemersatu.

Advertisements

Walau, lanjut dia, terkait bendera daerah itu ada tercantum dalam nota kesepaahaman damai antara Pemerintah RI dengan GAM. Akan tetapi, bila bertabrakan dengan kemasalahatan umum terlebih keutuhan Negara pasti akan ditolak.

“Bila bertabrakan dengan keutuhan Negara, ya wajib ditolak,” tegas Sukri.

Dia mengilustrasikan, terdapat pasangan suami isteri yang kerap bertengkar sehingga mereka berpisah. Kemudian, keduanya sepakat berdamai dan rujuk kembali dengan berbagai persyaratan yang tidak bertentangan dengan syariat Agama dan norma di masyarakat.

Advertisements

Tapi, sambung dia, bila bertentangan tentu tidak bisa. “Isteri mau rujuk dengan suaminya dengan syarat boleh membawa laki-laki lain ke ranjang, walau suaminya rela namun ini kan bertentangan dengan syariat,” urai Sukri.

“Tidak begitu penting soal bendera. Itu hanya kepentingan politik segelintir oang saja. Rakyat butuh kesejahteraan dan peningkatan ekonomi. Ini paling utama,” pungkasnya. (HAI/Dely)

Advertisements

Bagikan ke teman anda!

50
12 shares, 50 poin

Komentar

Apa Reaksi Anda?

Suka Suka
0
Suka
Takjub Takjub
0
Takjub
Kaget Kaget
0
Kaget
Takut Takut
0
Takut
Lucu Lucu
0
Lucu
Sedih Sedih
0
Sedih
Marah Marah
0
Marah
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Image
Photo or GIF
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Countdown
The Classic Internet Countdowns