HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Mendagri Belum Bisa Copot Bupati Subang Meski Sudah Ditahan KPK

9

HARIANACEH.co.id – Menteri Dalam negeri Tjahjo Kumolo belum bisa mencopot Bupati Subang Ojang Sohandi dari jabatannya. Tjahjo bakal menunggu proses hukum berjalan terlebih dulu di KPK.

“Kami silakan kalau KPK punya cukup alat bukti, bukti penyuapan, bukti yang disuap pasti ada. Silakan diproses,” ujar Tjhajo, Selasa (12/4/2016).

Politisi PDIP itu menyebut, seorang kepala daerah yang ketahuan memakai narkoba bisa langsung dicopot dari jabatannya. Namun, hal ini tidak berlaku bagi kepala daerah yang menjadi  tersangka korupsi.

“Kalau narkoba kan langsung ada buktinya, kalau ini (kasus korupsi) tetap azas praduga bersalah harus dikedepankan,” imbuh Tjahjo.

Tak hanya Bupati Subang, Kementerian kata dia juga tengah menunggu proses hukum sejumlah kepala daerah seperti di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan; Rokan Hulu;  Simalungun dan beberapa daerah lain.

Jika terbukti bersalah, maka pencopotan pada sejumlah kepala daerah itu akan dilakukan.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Subang, Ojang Sohandi sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara dugaan korupsi dana BPJS Kabupaten Subang 2014 di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat. Ojang diduga menyuap jaksa supaya tuntutan di Tipikor Bandung ringan.

Terkait kasus ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, mereka adalah Bupati Subang Ojang Sohandi (OJS), jaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat Deviyanti Rochaeni (DVR), Jaksa eks Kejati Jawa Barat yang dipindahtugaskan ke Semarang (Jawa Tengah) Fahri Nurmallo (FN), serta Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Subang Jajang Abdul Holik (JAH) dan istrinya, Lenih Marliani (LM).

KPK menjerat Jajang, Leni, dan Ojang selaku pemberi dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b dan atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain itu terhadap Ojang, KPK juga menjeratnya dengan Pasal 12B UU Tipikor.

Sementara Deviyanti dan Fahri sebagai penerima disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Penetapan kelimanya merupakan pengembangan hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan Tim Satgas KPK di Bandung dan Subang, Senin 11 April. Dalam operasi itu KPK menangkap 3 orang, yakni Leni, Deviyanti, dan Ojang.

loading...