HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Dana APBN Diyakini Membuat Parpol Lebih Transparan

4

HARIANACEH.co.id – Wacana dana bantuan untuk partai politik dari pemerintah meredup setelah pertengahan tahun lalu sempat ramai dibahas. Kini, wacana tersebut kembali bergulir seiring gaung sumbangan Rp1 miliar untuk setiap calon ketua umum Partai Golkar.

Juru Bicara Generasi Muda Partai Golkar Andi Sinulingga mengatakan, selama ini pembiayaan dan dana partai politik masih jauh dari transparansi. Untuk itu, wacana dana bantuan untuk parpol perlu kembali dibahas. “Kita ingin partai sumber pembiayaannya jelas, dari mana? Dari negara,” jelas Andi dalam sebuah diskusi di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Sabtu (7/5/2016).

Ia menyatakan, negara perlu membiayai lantaran parpol merupakan sebuah institusi publik. Namun, dalam praktiknya selama ini, yang dia lihat partai masih dikuasai oleh orang-orang tertentu.

Oleh sebab itu, yang mencemaskan dari kondisi parpol yakni tidak jelasnya sumber keuangan dan pembiayaan parpol. Akibatnya, perburuan rente dari APBN dan lelang regulasi dengan korporasi marak terjadi dalam iklim partai politik.

Pembiayaan lewat APBN, kata Andi, bisa jadi solusi untuk memberantas prakti-praktik tersebut. “Kalau dibiayai oleh negara, kan bisa diaudit negara. Kalau ada penyimpangan, KPK bisa menangkap. Hukumannya jelas kalau ada penyimpangan di pengurus-pengurus parpol,” jelas Andi.

Sementara itu, Ketua KoDe Inisiatif Veri Junaidi menyampaikan, meski pembiayaan dana parpol lewat APBN dapat jadi salah satu solusi, namun masih ada persoalan yang harus dihadapi.

“Kalau negara punya saham lebih besar di dalam partai, intervensi negara akan lebih dominan. itu akan menimbulkan persoalan. Partai penguasa bisa mendominasi partai-partai lainnya,” ungkap Veri.

Karenanya, Veri berharap, ke depan, ada regulasi yang mengatur soal keseimbangan pembiayaan parpol. “Tidak boleh ada dominasi terhadap pendanaan di partai oleh elite-elite tertentu, karena itu akan jadi tidak demokratis,” jelas Veri.

Pertengahan tahun lalu, Menteri Dalam Negri Tjahjo Kumolo mewacanakan peningkatan anggaran parpol hingga Rp1 triliun. Akan tetapi, Tjahjo kembali mengurungkan niatnya itu setelah mendapatkan masukan. Dana itu dialokasikan untuk ormas non-parpol.

loading...