HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Soal Wacana Dana Bantuan Untuk Parpol Perludem Beberkan 3 Alasan

9

HARIANACEH.co.id – Dana bantuan untuk Partai Politik (Parpol) dinilai adalah hal wajar. Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut ada tiga alasan mengapa dana bantuan untuk Parpol dari pemerintah perlu.

“Pertama, ini merupakan konsekuensi demokrasi. Kalau negara bertanggung jawab, negara harus bantu parpol,” kata peneliti Perludem Usep Hasan dalam sebuah diskusi di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Sabtu (7/5/2016). Menurut Usep, keuangan dan pembiayaan dalam parpol bukan hanya harus transparan, melainkan juga harus jelas. Ia pun mencontohkan negara-negara di Eropa yang tingkat korupsinya sedikit, bantuan keuangan untuk parpol setiap tahun makin meningkat.

 

Seorang petugas KPU Bojonegoro, Jatim, membenahi gambar parpol peserta pemilu 2014 di kantor KPU setempat,
Seorang petugas KPU Bojonegoro, Jatim, membenahi gambar parpol peserta pemilu 2014 di kantor KPU setempat, Kamis (20/6). KPU setempat sampai saat ini masih belum menerima surat protes mengenai 526 bakal calon legislatif (bacaleg) yang masuk daftar calon sementara (DCS) yang pengumumannya dilakukan sejak 13 Juni lalu.ANTARA.Aguk Sudarmojo

Kemudian, alasan kedua, dana bantuan untuk partai bisa jadi bentuk penguatan kemandirian partai. Ia mengatakan, pemerintah juga perlu mengkaji lagi soal besaran dana bantuan tersebut.

Menentukan besaran jumlah dana bantuan juga tidak semudah membalik telapak tangan. Sebab, jika dana bantuan untuk parpol dari negara cukup besar dikhawatirkan bakal ada intervensi dari negara dalam keberlangsungan parpol.

Sebaliknya, jika dana bantuan parpol dari negara tidak cukup banyak, parpol disebut bakal mencari investasi dari pengusaha. “Kekhawatirannya, nanti bisa diintervensi pengusaha, sehingga kebijakannya pro bisnis,” sebut dia.

Alasan terakhir, ia menyebut, ideologi berbangsa dan bernegara yang kini tidak lagi pakem. Makin hari, dunia disebut semakin cair dengan penggabungan ideologi-ideologi. “Karena itu parpol makin tidak ideologis dan tidak mengikat massa. Akhirnya dana makin sulit dicari,” papar Usep.

Sementara itu, mantan Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudars menambahkan, aturan soal pembiayaan dana parpol dari pemerintah sejatinya telah diatur dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2011. Undang-undang tersebut berisi tentang perubahan Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

“Di pasal 33, parpol wajib laksanakanan pendidikan politik empat pilar kebangsaan. Tidak berarti pendidikan politik hilang. Bahkan di ayat 3 jelas bahwa negara wajib biayai pendidikan politik dan kaderisasi,” kata dia.

Ia menambahkan, Pasal 34 dijelaskan soal pembiayaan parpol. Ada iuran dan lain-lain. Bahkan di pasal 34a, tentang pengelolaan kalau pengelolaan uang harus diaudit.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat melemparkan wacana soal dana bantuan untuk partai politik. Rencananya partai politik bakal diguyur dana Rp 1 triliun per tahun. Dia mengatakan rencananya tersebut dapat menekan angka tindak pidana korupsi yang dilakukan para politikus.

“‎Dengan pengalaman Pilkada selama ini memang transparansi sulit dilakukan. Saya kira kalau keuangan baik, parpol bisa dibiayai (APBN). Sekarang hanya ada 10 parpol. 1 partai per tahun Rp1 triliun,” kata Tjahjo di Kafe Brewerkz, Senayan City, Jakarta Pusat, Minggu 8 Maret 2015.

Wacana tersebut melahirkan pro dan kontra. Tjahjo kemudian menyetop pembahasan soal kenaikan dana bantuan partai politik. Kemendagri akan menyalurkan dana tersebut ke organisasi masyarakat yang lebih membutuhkan. “Kemendagri tidak akan membahas kembali soal usul kenaikan angka bantuan parpol kepada Menkeu dan Komisi II DPR,” ujar Tjahjo dalam pesan singkat kepada wartawan, Sabtu 27 Juni 2015.

Tjahjo menyebut, anggaran tersebut akan dialihkan ke organisasi masyarakat. Menurut Tjahjo, anggaran akan diberi payung hukum yang segera dibuat. “Kita akan konsentrasi ke bantuan-bantuan ormas-ormas tertentu yang sifatnya selektif, terkait pendidikan dan ormas lain seperti legiun veteran, cacat veteran, PKK, organisasi yang sifatnya sosial untuk bisa menggerakkan masyarakat,” sebut dia.

Politikus PDI Perjuangan itu menerangkan, pengalihan alokasi dana dilakukan karena banyak partai yang menolak. Apalagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga keberatan dana tersebut dialirkan ke Parpol.

loading...
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time