HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Jokowi Sentil Menteri Lamban Dalam Sidang Kabinet

9

HARIANACEH.co.id –  Presiden Joko Widodo mengevaluasi laju pertumbuhan ekonomi kwartal I 2016. Presiden mengakui pertumbuhan ekonomi kwartal I mencapai 4,92 persen. Ini terjadi karena hanya sedikit kementerian yang bekerja cepat.

“Kelihatannya yang bergerak hanya satu, dua, tiga kementerian. Yang lainnya saya tidak tahu, lupa atau memang terjebak pada rutinitas-rutinitas yang ada,” tegas pria yang akrab disapa Jokowi itu saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/5/2016). Jokowi memerintahkan semua elemen mengeluarkan anggaran belanja modal, dan belanja barang pada Januari atau Februari. Apabila aparat pemerintah terjebak pada rutinitas harian, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tak akan berubah.

“Semua kementerian dan lembaga. Semua! Polri, TNI, Kejaksaan Agung, BIN, semuanya (harus bergerak cepat),” tegas dia.

Pada kwartal I, sektor industri masih menjadi andalan dan berkontribusi sebesar 7,9 persen. Hal ini dianggap wajar karena sektor ini lah yang cepat memulai perintah Jokowi.

“Di proyek-proyek infrastruktur di Kementerian PU sejak 1 Januari bergerak, di Kemenhub dan kementerian-kementerian yang kemarin di Januari sudah memulai,” ucap dia.

Selain itu, Jokowi meminta pagu indikatif RAPBN 2017 diselesaikan. Perencanaan harus dilakukan matang. Arah dan sasaran harus menghasilkan output dan outcome yang manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.

 

jokowi ratas antara  Yudhi Mahatma.jpg
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (ketiga kiri) memimpin Rapat Terbatas membahas pembangunan proyek kereta cepat Jakarta – Bandung di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/1). Presiden juga meminta laporan mengenai kendala dan hambatan untuk memulai pembangunan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, khususnya terkait perizinan pembangunan kereta api cepat tersebut, serta mendengarkan rekomendasi gubernur, bupati, dan walikota yang wilayahnya dilalui kereta cepat tersebut. ANTARA/Yudhi Mahatma/foc/16.

Presiden berpesan secara khusus untuk para pembantunya. Eksekutif, kata Jokowi, hanya menyampaikan hasil kepada DPR, bukan satuan tiga. Satuan tiga adalah perincian masing-masing anggaran program kementerian, termasuk eselon I kementerian.

“Mestinya tidak disampaikan ke sana (DPR). Satuan tiga itu ada di eksekutif, jangan sampai ada kementerian yang masih bicara satuan tiga dengan DPR. Ini bisa menyalahi UU yang ada. Perlu saya ingatkan,” ujar Jokowi.

Presiden juga menyatakan berniat mengevaluasi kinerja menteri. Namun, evaluasi belum tentu berujung reshuffle. Perombakan kabinet sudah lama jadi isu. Tapi belum jelas kapan dilakukan.

“Saya tidak punya kemampuan untuk menjawab (reshuffle), tapi yang pasti akan ada evaluasi,” kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi SP, Minggu 20 Maret.

Evalusi tersebut, jelas Johan, semata-mata untuk mengukur kinerja para menteri Kabinet Kerja. Johan menegaskan, evaluasi kinerja menteri tidak akan hanya pada satu titik dan waktu tertentu. Evaluasi itu dilakukan pada apa yang dikerjakan para menteri sepanjang menjabat.

 

Komentar
Sedang Loading...
Memuat