HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Adanya Audit Keuangan DPR Dibenarkan BPK

4

HARIANACEH.co.id – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis membenarkan adanya audit terhadap keuangan DPR RI. Harry menjelaskan, audit sampai saat ini masih dikerjakan BPK.

“Itu masuk dalam bagian audit yang sedang kita kerjakan,” kata Harry saat dihubungi, Kamis (12/5/2016). Harry menjelaskan, audit dilakukan dalam semua aspek, termasuk dalam kunjungan kerja anggota DPR. Namun demikian, dia tidak mengetahui jumlah kerugian negara dalam kunjungan kerja itu, seperti yang disebutkan Fraksi PDI Perjuangan sebesar Rp945,4 miliar.

“Saya tidak tahu angkanya berapa, karena itu sedang diaudit,” ungkap Harry.

Harry hanya mengungkapkan, audit keuangan lembaga DPR itu dilakukan untuk tahun anggaran 2015. Hasil audit nantinya akan diumumkan pada bulan Juni.

“Yang kita audit dari 1 Januari sampai 31 Desember 2015,” jelas Harry.

Sebelumnya, kunjungan kerja perseorangan anggota DPR diduga merugikan keuangan negara Rp945,4 miliar. Dugaan itu berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Sekretariat Jenderal DPR sudah menerima laporan tersebut dari BPK dan menindaklanjuti dengan menyurati seluruh fraksi. Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikto mengatakan, pihaknya menerima surat dari Sekretariat Jenderal DPR soal temuan BPK tersebut.

Menurut Hendrawan, dugaan kerugian negara Rp945,4 miliar karena ada laporan keuangan kunjungan kerja perseorangan anggota dewan tidak memenuhi syarat.

“Pelaporan yang tak memenuhi syarat ini artinya susah diverifikasi, apakah memang kegiatan yang dilakukan anggota Dewan itu bisa dibuktikan atau tidak,” kata Hendrawan saat dihubungi.

Hendrawan mengakui, ada anggota Dewan yang kurang serius membuat laporan pertanggungjawaban kunjungan kerja. Keraguan juga disebabkan beberapa anggota Dewan menggunakan foto yang sama untuk memenuhi syarat laporan keuangan.

Hal seperti itu, ungkap Hendrawan, bisa membuat BPK menilai akuntabilitas sebuah laporan tidak memadai.

“Aktivitas anggota Dewan itu menurut audit BPK, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara keuangan,” tandas Hendrawan.

loading...
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time