HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Kemenlu Protes Keras, Pasca Singapura Menginterogasi Pengusaha RI

13

HARIANACEH.co.id – Singapura mengeluarkan perintah penahanan dan melakukan interogasi terhadap seorang direktur dari perusahaan Indonesia yang diduga sebagai penyebab kabut asap. Kemenlu pun mengeluarkan protes keras atas keputusan itu.

Pihak Pengadilan Singapura pun mengeluarkan perintah National Environment Agency Singapura untuk menahan direktur suatu perusahaan Indonesia. Dalam hal ini, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir menanggapi hal tersebut. “Pemerintah kita sudah sejak awal sampaikan keberatan dari aturan yang akan diterapkan oleh Singapura tersebut. Kita juga terus konsultasi dengan Pemerintah Singapura,” kata Arrmanatha kepada para wartawan di Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2016).

“Konsultasi yang kita sampaikan adalah jangan sampai penerapan aturan ini merugikan perusahaan Indonesia dan kerja sama antara dua negara yang sudah terjalin dengan baik. Ada pengusaha Indonesia yang diinterogasi, Indonesia sudah melakukan protes keras melalui Duta Besar Indonesia yang berada di Singapura,” lanjutnya.

Kabut asap saat melanda Singapura.AFP
Kabut asap saat melanda Singapura.AFP

Tanggapan keras dari Kemenlu terhadap Singapura ini mendapat dukungan. Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana pun bersuara terkait kasus itu.

Adapun perintah ini dikeluarkan setelah direktur itu tak mengindahkan pemberitahuan dari Singapura agar perusahaannya menyampaikan informasi berdasarkan UU Polusi Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act/THPA) yang dikirimkan kepadanya kala direktur itu berada di Singapura.

“Kemenlu telah melakukan hal yang tepat yaitu protes keras melalui duta besar Indonesia di Singapura,” sebut Hikmahanto, dalam keterangannya.

“Tidak seharusnya otoritas Singapura memasuki kedaulatan hukum Indonesia untuk mendapatkan informasi dari perusahaan berbadan hukum Indonesia dengan cara melakukan pemaksaan atas direktur perusahaan saat direktur tersebut berada di Singapura,” ungkap Hikmahanto.

Kebakaran yang melanda hutan Riau.AFP
Kebakaran yang melanda hutan Riau.AFP

Menurut Hikmahanto tidak seharusnya upaya paksa terhadap perusahaan dilakukan melalui salah satu direktur dari perusahaan tersebut.

“Dalam hukum Indonesia pihak yang berwenang mewakili perusahaan termasuk memberi informasi adalah Direksi yang harus dibedakan dengan direktur. Direksi bersifat kolektif dan kolegial diantara para direktur,” pungkasnya.

“Belum tentu direktur yang ditahan adalah direktur yang mempunyai urusan terkait informasi yang diminta. Direktur Umum dan SDM, semisal, tentunya tidak mengetahui tentang urusan operasi,” ucap Hikhmahanto.

Tidak hanya Singapura, wilayah Indonesia juga terkena imbas asap.AFP
Tidak hanya Singapura, wilayah Indonesia juga terkena imbas asap.AFP

Selain itu Hikmahanto juga meminta Singapura untuk menghormati kedaulatan Indonesia. Sebaiknya keinginan otoritas Singapura harus melalui otoritas yang berwenang di Indonesia.

“Hal seperti ini yang dilakukan Indonesia terhadap buron kejahatan kerah putih dan asetnya ketika berada di Singapura. Penghormatan kedaulatan Singapura oleh Pemerintah Indonesia dilakukan melalui kerja sama antar pemerintah,” tuturnya.

Bila Singapura tidak mengindahkan protes keras pemerintah Indonesia hal ini akan menganggu hubungan kedua negara. Menurut jika masalah ini menyinggung perasaan publik Indonesia maka hubungan kedua negara dapat diperburuk.

Sebagai sesama anggota ASEAN yang saling menghormati kedaulatan masing-masing negara, Pemerintah Singapura tidak melanjutkan tindakannya yang akan menahan warga Indonesia ketika berada di Singapura untuk mendapatkan informasi perusahaan yang berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia.

Komentar
Sedang Loading...
Memuat