HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Wapres: Pemberantasan Korupsi Jangan Sampai Hambat Pembangunan

6

HARIANACEH.co.id –  Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap bahwa upaya pemberantasan korupsi memberikan dampak ketakutan berlebihan di pemerintah. Sehingga, secara tidak langsung menghambat program pembangunan, baik di pusat maupun daerah.

“Kami bagian dari pemerintah, tolong diberikan suatu batasan (pemberantasan korupsi) agar tidak perlu ada ketakutan terlalu besar,” ujarnya saat menghadiri acara peluncuran buku berjudul `Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta dan Analisis` karya Prof Romli Atmasasmita di Jakarta, Kamis (12/5/2016). Wapres ingin lembaga antirasuah seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih mendahulukan hal-hal yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi negara, daripada pencegahan korupsi.

“Kita dukung pemberantasan korupsi. Tentu bukan seperti ini sebagai akibat dari banyaknya aturan. Semakin banyak aturan, semakin banyak yang melanggar,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa JK ini pun memaparkan beberapa hal yang mendorong kasus korupsi meningkat, di antaranya kenaikan anggaran pendapatan dan belanja, baik di pusat maupun daerah, sekitar 100 persen setiap lima tahun. Selain itu, aturan hukum korupsi yang makin melebar juga turut berpengaruh.

“Formula hukum makin melebar, maka seakan-akan negara ini jumlah kasus korupsinya besar,” tutur Wapres.

JK sangat setuju jika pemberantasan korupsi harus tegas dan keras. Namun, ia tidak menginginkan pemberantasan korupsi justru memperlambat program pembangunan untuk kesejahteraan rakyat karena pemerintah takut menggunakan anggaran.

“Hari ini bupati dan gubernur tidak bisa bebaskan tanah kalau tidak ada Keppres (Keputusan Presiden). Pembebasan lahan pelabuhan di Jabar, menteri minta Keppres,” ujarnya.

Pemerintah, lanjut JK, menghadapi dilema. Proses birokrasi dikurangi, namun aturan bertambah.

“Bikin pelabuhan minta Keppres, bikin pembangkit listrik minta Keppres, bangun tol minta Keppres. Akhirnya pembangunan berjalan lambat. Ujung-ujungnya kesejahteraan rakyat telantar,” katanya.

Dalam berbagai kesempatan bertemu dengan investor asing yang meminta kepastian hukum, Wapres cukup bangga dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Saya bilang kepada mereka, selama 12 tahun di Indonesia ada sembilan menteri yang masuk penjara, 19 gubernur, 46 anggota DPRD, 100 lebih bupati, dan empat ketua umum partai. Begitu juga dengan di yudikatif,” pungkasnya.

loading...
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time