HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Hasil Audit BPK, Kunker Fiktif DPR Rugikan Negara Rp945 Miliar

6

HARIANACEH.co.id – Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan kunjungan kerja (kunker) fiktif yang dilakukan anggota DPR. Akibatnya, negara mengalami kerugian mencapai Rp945 miliar.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai dugaan kunker fiktif DPR terjadi karena beberapa hal. Pertama, pembuatan laporan pertanggungjawaban tidak sesuai standar. Laporan yang dibikin banyak tidak sesuai standar karena kompetensi para Tenaga Ahli (TA) anggota dewan. “Sudah jamak diketahui kalau laporan kunker ini dikerjakan para Tenaga Ahli (TA). Dan banyak TA yang tidak kompeten. Ada adiknya jadi TA, ponakan, sanak famili dan lain-lain,” ujar Uchok, Jumat (13/5/2016).

Itu semua membuat laporan kunker dibuat secara asal-asalan. Di sisi lain, lanjut Uchok, pihak Kesekjenan DPR tidak berani menolak atau mengembalikan laporan.

“Mereka tidak berani mengembalikan laporan itu. Mereka berpikir, biarlah yang penting ada laporannya. Nah ketika diaudit BPK laporan itu tidak sesuai. Maka di situ lah jadi masalah,” urai Uchok.

Kedua, lanjut Uchok, kunker fiktif memang terjadi. Beberapa anggota yang malas terjun menyerap aspirasi masyarakat menggunakan jalan pintas, yaitu menggunakan laporan kunker sebelumnya.

“Bisa juga ada yang kunker fiktif. Laporannya copy paste dari laporan yang sebelumnya, dengan mengedit tempat dan tanggalnya. Sementara fotonya masih memakai foto yang sama,” ungkap dia.

Seharusnya, kata dia, sebelum laporan kunker itu diaudit BPK, Sekjen DPR bertindak tegas dengan mengembalikan kepada para anggota Dewan. Bahkan, bila perlu Setjen DPR melaporkan hal itu kepada aparat penegak hukum.

“Ini kelemahan di Setjen, sebelum menyerahkan laporan, para TA-nya ditegur dulu. Tapi Setjen enggak berani melakukan itu. Karena nanti bos para TA bakal memarahi orang Kesekjenan. Ya akhirnya pura-pura beres, ternyata saat diaudit BPK banyak masalah. Kalau Setjen mau harus melaporkan ke aparat hukum,” kata dia.

Dia mengakui bila praktik kunker fiktif DPR itu terjadi. “Ada memang transaksi yang bodong. Uangnya diambil tapi kunkernya tidak dilakukan,” imbuh dia.

Anggota Dewan mengikuti Rapat Paripurna pembukaan masa sidang Ke-23 masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 6 April 2016.MI-Mohamad Irfan
Anggota Dewan mengikuti Rapat Paripurna pembukaan masa sidang Ke-23 masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 6 April 2016.MI-Mohamad Irfan

Dari dulu, kata Ucok, pihaknya mendesak kunker harus ditiadakan. Kunker dilakukan untuk menggali aspirasi. Tapi, hal itu banyak yang hanya diselesaikan di Kabupaten tapi tidak turun ke bawah.

“Seharusnya diganti dengan memberdayakan politik di bawah. Mereka meng-hire (merekrut) orang yang kapabel untuk menyerap aspirasi grass roots,” jelas Ucok.

Sementara Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR Suratna membantah pihaknya menyurati fraksi terkait hasil audit BPK yang menduga adanya kunjungan kerja fiktif anggota dewan. Hasil BPK menyebut potensi kerugian negara mencapai Rp945 miliar.

“Perlu ditegaskan di sini, sesuai Pasal 211 ayat (6) Peraturan DPR tentang Tata Tertib menyatakan laporan kunjungan kerja anggota disampaikan anggota kepada fraksinya masing-masing. Sebelum adanya pemeriksaan BPK telah banyak anggota yang menyampaikan laporan kunjungan kerja ke fraksinya,” ujar Suratna, Jumat (13/5/2016).

Pemeriksaaan di Setjen DPR Tahun Anggaran 2015 memang telah dilakukan. Namun, laporan belum lengkap karena masih banyak anggota yang belum menyerahkan.

“Termasuk di dalamnya kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan secara perorangan oleh anggota DPR dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat,” ujar Suratna.

Menurut Suratna yang disebut kerugian negara dalam pemberitaan media, sejatinya bukan yang sebenarnya. Kerugian negara yang dimaksud lebih kepada dugaan potensi yang belum dapat diyakini kebenarannya, karena belum semua anggota DPR menyampaikan laporan kegiatan sebagai bukti riil sebagaimana dinyatakan BPK.

Saat ini, kata Suratna, Setjen DPR terus menghimpun laporan kunker anggota DPR dan menyerahkan laporan tersebut kepada  BPK.

“Jumlah laporan kunker tersebut yang disampaikan kepada BPK dari hari ke hari terus bertambah,” ucap Suratna.

Komentar
Sedang Loading...
Memuat