HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Di MPR & DPD Diduga Kunker Fiktif Juga Terjadi

4

HARIANACEH.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali disorot karena kasus dugaan temuan kunjungan kerja (Kunker) fiktif. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, akibat kunker fiktif negara berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp945 miliar.

Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai dugaan terjadinya kunker fiktif tak hanya terjadi di DPR. Hal serupa juga diduga terjadi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). “Bukan hanya di DPR, DPD dan MPR juga sama,” ujar Uchok, Jumat (13/5/2016).

Uchok mengakui bila tak semua kunker DPR, MPR dan DPD fiktif. Namun karena pengerjaan laporan yang tidak sesuai standar, membuat saat diaudit BPK ditemukan banyak ketidaksesuian.

“Ya, karena laporannya dikerjakan para Tenaga Ahli (TA). Dan mereka kelihatan ingin dapat duit, jadi dibuat asal-asalan. Banyak juga TA yang memang tidak kompeten,” ujar dia.

Karena itu, jelas Ucok, sejak dahulu pihaknya mendesak kunker dihapus karena tidak efektif dan menghambur-hamburkan uang negara.

“Ini permasalahan klasik. Sebenarnya bukan parah lagi. Dari dulu kami mendesak harus ditiadakan. Kunker itu kan untuk menggali aspirasi. Tapi mereka banyak tak turun ke masyarakat bawah, hanya diselesaikan di kabupaten,” kata dia.

Sementara Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR Suratna membantah pihaknya menyurati fraksi terkait hasil audit BPK yang menduga adanya kunker fiktif anggota Dewan. Hasil audit BPK menyebutkan potensi kerugian negara mencapai Rp945 miliar.

“Perlu ditegaskan di sini, sesuai Pasal 211 ayat (6) Peraturan DPR tentang Tata Tertib menyatakan laporan kunjungan kerja anggota disampaikan anggota kepada fraksinya masing-masing. Sebelum adanya pemeriksaan BPK telah banyak anggota yang menyampaikan laporan kunjungan kerja ke fraksinya,” ujar Suratna, Jumat (13/5/2016).

Pemeriksaaan di Setjen DPR Tahun Anggaran 2015 memang telah dilakukan. Namun, laporan belum lengkap karena masih banyak anggota yang belum menyerahkan.

“Termasuk di dalamnya kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan secara perorangan oleh anggota DPR dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat,” ujar Suratna.

Menurut Suratna yang disebut kerugian negara dalam pemberitaan media belum tentu sudah terjadi. Kerugian negara yang dimaksud lebih kepada dugaan potensi yang belum dapat diyakini kebenarannya, karena belum semua anggota DPR menyampaikan laporan kegiatan sebagai bukti riil seperti dikehendaki BPK.

Saat ini, kata Suratna, Setjen DPR terus menghimpun laporan kunker anggota DPR dan menyerahkan laporan tersebut kepada  BPK.

“Jumlah laporan kunker tersebut yang disampaikan kepada BPK dari hari ke hari terus bertambah,” ucap Suratna.

loading...
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time