HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Terkait Kasus Wawan, Ketua DPRD Banten Dipanggil KPK

13

HARIANACEH.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah. Bekas Direktur CV Bina Sadaya itu dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Tubagus Chaeri Wardana (TCW).

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi dari tersangka TCW,” kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jalan H. R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016). Selain itu, penyidik KPK juga memanggil tiga saksi lainnya, yakni Direktur PT Profesional Indonesia Lentera Raga Maman HZ Sanwani, Direktur PT Perdana Jaya Chaerurojikin dan John Chaidir sebagai wiraswasta. Pemeriksaan untuk mendalami TPPU yang dilakukan suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

KPK tengah menelusuri keterlibatan 300 perusahaan dalam TPPU Wawan. KPK menduga perusahaan yang dibangun Wawan turut bermain proyek di Banten.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, penyidik menduga Wawan menggunakan sejumlah nama anak buahnya untuk menjadi direksi di perusahaan tersebut. Kemudian, perusahaan itu menggarap sejumlah proyek di Banten.

“Penyidik menduga ada 300 perusahaan yang digunakan TCW untuk garap proyek dan sebagian diatasnamakan anak buah, sebagian pinjam bendera. Perusahaan itu untuk menggarap proyek di Pemprov Banten dan instansi vertikal di Provinsi Banten,” kata Priharsa dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jalan H. R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 10 Maret 2016.

Seperti diketahui, Wawan resmi jadi tersangka kasus TPPU pada 10 Januari 2014. Kasus ini merupakan pengembangan hasil penyidikan dari kasus dugaan korupsi Alat Kesehatan Provinsi Banten dan Alat Kesehatan Kota Tangerang Selatan.

Penyidik menjerat adik kandung Ratu Atut Chosiyah ini dengan Pasal 3 atau 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dia juga dikenai Pasal 3 ayat 1 atau Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

 

Komentar
Sedang Loading...
Memuat