HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Terkait Kunjungan Kerja Fiktif, Semakin Memperburuk Citra DPR

10

HARIANACEH.co.id – Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan kunjungan kerja (kunker) fiktif yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Akibatnya, negara berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp945 miliar.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi menilai dugaan kunker fiktif ini semakin memperburuk citra DPR di masyarakat. Menurutnya, elit-elit Senayan nampaknya semakin kebal dengan rasa malu dan lebih abai dengan penderitaan rakyat.  “Harusnya BPK segera menindaklanjuti temuan agar pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara bisa di-clear-kan. Lagi pula urgensi kunker sekarang ini sudah semakin hilang maknanya di tengah perkembangan teknologi komunikasi,” kata Ari, Jumat (13/5/2016).

Seharusnya, lanjut dia, anggota parlemen dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam menjalankan tugasnya. Uang negara dapat dihemat.

“Dengan penggunaan sosial media sekarang ini, tidak harus an?gota dewan menghambur-hamburkan duit negara demi tujuan yang abal-abal untuk kunjungan ke daerah-daerah walau kenyataannya tidak ke sana,” ujar dia.

Tak ayal, kata dia, bila ketidakpercayaan publik terhadap parlemen makin rendah seiring tidak mampunya DPR menyelesaikan program legislasi nasional.

“Masyarakat harus memantau terus terjadinya praktik-praktik akal bulus politisi. Partai juga harus mengontrol sikap dan perilaku anggotanya di parlemen untuk terus memperjuangkan aspirasi rakyat serta bukan untuk kepentingan kantung pribadi,” kata dia.

Sementara Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR Suratna membantah pihaknya menyurati fraksi terkait hasil audit BPK yang menduga adanya kunker fiktif anggota Dewan. Hasil audit BPK menyebutkan potensi kerugian negara mencapai Rp945 miliar.

“Perlu ditegaskan di sini, sesuai Pasal 211 ayat (6) Peraturan DPR tentang Tata Tertib menyatakan laporan kunjungan kerja anggota disampaikan anggota kepada fraksinya masing-masing. Sebelum adanya pemeriksaan BPK telah banyak anggota yang menyampaikan laporan kunjungan kerja ke fraksinya,” ujar Suratna, Jumat (13/5/2016).

Pemeriksaaan di Setjen DPR Tahun Anggaran 2015 memang telah dilakukan. Namun, laporan belum lengkap karena masih banyak anggota yang belum menyerahkan.

“Termasuk di dalamnya kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan secara perorangan oleh anggota DPR dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat,” ujar Suratna.

Menurut Suratna, yang disebut kerugian negara dalam pemberitaan media belum tentu sudah terjadi. Kerugian negara yang dimaksud lebih kepada dugaan potensi yang belum dapat diyakini kebenarannya, karena belum semua anggota DPR menyampaikan laporan kegiatan sebagai bukti riil seperti dikehendaki BPK.

Saat ini, kata Suratna, Setjen DPR terus menghimpun laporan kunker anggota DPR dan menyerahkan laporan tersebut kepada  BPK.

“Jumlah laporan kunker tersebut yang disampaikan kepada BPK dari hari ke hari terus bertambah,” ucap Suratna.

Komentar
Sedang Loading...
Memuat