HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Pengamat Politik: Golkar Tak Perlu Masuk Kabinet

8

HARIANACEH.co.id – Presiden Joko Widodo diminta untuk tidak memberikan jatah menteri dalam Kabinet Kerja kepada Partai Golkar. Sebab, citra buruk yang melekat di Golkar saat ini dapat memberikan dampak negatif untuk pemerintah. Terlebih, ekspektasi terhadap pemerintah saat ini cukup besar.

“Pasti (Golkar tak perlu masuk kabinet), karena citra Golkar saat ini sedang terjun bebas. Ini kan terkait kinerja pemerintah itu sendiri,” kata pengamat politik Ansy Lema, Jumat (20/5/2016).

Isu adanya jatah menteri untuk Golkar memang tengah mencuat. Kabar ini pun semakin kencang berhembus setelah partai berlambang pohon beringin itu memutuskan mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Namun, Ansy menilai tidak tepat jika Golkar diberikan tempat di Kabinet Kerja. “Idealnya pak Jokowi tidak perlu ambil Golkar (untuk masuk kabinet), tapi kalau saja ada kesolidan di koalisi Indonesia Hebat,” ujar dia.

Lebih lanjut, Ansy memperkirakan, jika Jokowi menarik Golkar masuk ke kabinet, hal itu disebabkan dirinya saat ini sudah tidak lagi merasa nyaman dengan partai pendukungnya. Khususnya kepada PDI Perjuangan. Pasalnya, kata dia, partai berlambang banteng moncong putih itu selama ini kurang memberikan dukungan maksimal kepada Jokowi.

“Oleh karena itu dengan mengambil golkar, yang baru konflik internal ini bisa menjadi alternatif dan bargaining position untuk PDI P. Karena beliau ini kader tapi bukan penentu pengambil keputusan di PDI P. Beliau hanya petugas patai,” tukas dia.

PRESIDEN BUKA MUNASLUB GOLKAR
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden, Jusuf Kalla (tengah) dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kanan) memberikan keterangan pers terkait musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar 2016 di Nusa Dua, Bali, Sabtu (14/5). ANTARA-Nyoman Budhiana.

Sebelumnya, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar memutuskan keluar dari KMP. Partai pohon beringin itu memastikan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Keputusan diambil setelah rapat komisi yang dihadiri seluruh DPD tingkat I dan II.

Sekretaris Pimpinan Sidang Munaslub Siti Aisyah mengatakan, Golkar keluar dari KMP karena adanya doktrin Partai Golkar. Doktrin tersebut yakni berkarya untuk pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Diperlukan reposisi atau perubahan sikap. “Dengan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi keputusan Munas Golkar pada 2014 tentang posisi Golkar dalam Koalisi Merah Putih,” kata Siti Aisah di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Senin 16 Mei 2016.

Komentar
Sedang Loading...
Memuat