HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Inilah Cara Polisi Tekan Pelanggaran Administrasi Saat Pembuatan SIM

14

HARIANACEH.co.id — Kepolisian akan menerapkan sistem baru untuk mengatasi pelanggaran administrasi yang kerap terjadi saat warga mengajukan perpanjangan dan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Agung Maryoto mengatakan, pihaknya terus melakukan perbaikan sistem administrasi di Satuan Pelayanan Administrasi (Satpas). Polisi bakal menerapkan program First in First out (FiFo).

“Nantinya kantor Satpas tidak bisa dimasuki sembarang orang. Hanya orang yang mengurus SIM saja yang bisa masuk,” kata Agung di Gedung Ombudsman, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (24/5/2016).

Agung menjelaskan, pihaknya sedang memperbaiki sistem IT yang berkaitan dengan pengurusan SIM. Salah satunya dengan meluncurkan metode SIM online yang memudahkan masyarakat untuk mengurus SIM.

Pemohon SIM tidak perlu lagi datang ke kantor Satpas dan bertemu petugas, cukup membayar melalui Internet banking. Setelah itu, warga akan diberi nomor pendaftaran. Nomor itu akan masuk kedalam barcode yang dipakai dalam tes pembuatan ujian SIM baru maupun perpanjangan kartu identitas mengemudi.

“Sehingga tidak ada lagi percaloan. Saat ini baru 13 Satpas yang sudah dinyatakan siap menggunakan metode itu, sebagaian besar di wilayah Polda Metro Jaya,” kata Agung.

Kemudahan yang kedua masyarakat yang berada di luar daerah, tak perlu repot-repot datang ke tempat asal untuk memperpanjang SIM, cukup mengurusnya melalui online.

Agung menegaskan pihaknya tak akan memberikan kemudahan kepada masyarakat saat mengikuti tes pembuatan SIM. Penerapan standar yang ketat bagi pemohon merupakan syarat wajib bagi calon pengendara demi keamanan saat berkendara.

“Nantinya pemilik SIM benar-benar orang yang teruji kompetensinya. Hal ini baik untuk mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas, yang sebagaian besar pelakunya tidak memiliki SIM,” kata Agung.

Ilustrasi. (Antara-Hafidz Mubarak)
Ilustrasi. (Antara-Hafidz Mubarak)

Ombudsman Republik Indonesia masih menemukan pelanggaran administrasi di Satpas wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan, pelanggaran itu terjadi secara berkala, terstruktur dan terkesan dibiarkan oleh institusi Korlantas Polri. Beberapa pelanggaran administrasi tersebut antara lain, penyimpangan prosedur, permintaan imbalan uang, dan praktik percaloan.

“Pengurusan SIM tidak pernah tepat waktu. Bahkan beberapa petugas kerap meminta uang pelicin kepada pemohon SIM,” kata Adrianus.

Adrianus menjelaskan, dari hasil investigasi yang dilakukan Ombudsman di delapan Satpas wilayah Polda Metro, banyak ditemukan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum. Pungutan dilakukan dengan janji mempermudah pengurusan surat-surat agar pemohon SIM tidak menunggu lama.

“Akibatnya, masyarakat menjadi malas mengurus SIM. Calo berkeliaran dimana-mana,” ujar Adrianus.

Selain itu, pihaknya kerap menemukan manipulasi data dan hasil ujian. Seperti pemohon yang tak perlu mengikuti tes tertulis dan praktik lapangan, namun bisa mendapatkan SIM dengan membayar Rp 500 ribu.

“Satu jam langsung jadi. Bahkan ada calo yang merupakan oknum anggota TNI juga,” jelas Adrianus.

Adrianus menegaskan, investigasi yang dilakukan telah didokumentasikan menggunakan camera video. Nantinya, video akan diserahkan ke Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.

Komentar
Sedang Loading...
Memuat