HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Lembaga Penegak Hukum Segera Dibenahi KPK

6

HARIANACEH.co.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak mengungkap kasus suap yang melibatkan lembaga penegak hukum. Tak berlebihan rasanya kalau kemudian integritas lembaga penegak hukum dipertanyakan.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menjelaskan, salah satu tugas KPK ialah memperbaiki tata kelola atau korupsi di sektor penegak hukum. Termasuk pengungkapan kasus di lembaga penegak hukum.

“Kalau ada beberapa yang ditangkap akhir-akhir ini, itu menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum kita masih bermasalah,” ungkap Laode di Gedung KPK, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (25/5/2016).

Karenanya, penting bagi KPK membenahi lembaga peradilan. Pembenahan akan lebih komprehensif jika dilakukan bersama-sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung.

“KPK ingin bekerja sama dengan Kejaksaan, Kepolisian, dan MA, berupaya keras memperbaiki situasi agar lebih baik di masa datang,” jelas Laode.

Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari memasuki mobil seusai mengunjungi KPK, Jakarta, Selasa (24/5)
Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari memasuki mobil seusai mengunjungi KPK, Jakarta, Selasa (24/5/2016), ANT/Rosa Panggabean

Kerja sama KPK dan lembaga penegak hukum salah satunya diwujudkan dengan kunjungan Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari dan juru bicara KY Farid Wajditerus ke KPK pada Selasa (24/5/2016) malam.

“Teman-teman dari KY datang ke KPK untuk follow up program tindakan yang akan dilakukan antara KPK, KY, dan MA. Agar hal yang seperti kemarin (suap anggota penegak hukum) tidak terjadi lagi,” pungkas Laode.

Baru-baru ini, KPK membongkar kasus dugaan suap terkait penanganan perkara korupsi penyalahgunaan honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus di Bengkulu. Perkara ini terungkap pada operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (23/5/2016).

Dari pihak pengadil, KPK menangkap Kepala Pengadilan Negeri (PN) Kepahiang Janner Purba, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Bengkulu Toton, dan Panitera Pengganti PN Bengkulu Badarudin Bacshin. Sementara dari terdakwa, lembaga antirasuah itu mencokok mantan Kepala Bagian Keuangan RSUD M. Yunus Safri Safei serta mantan Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD M. Yunus Edi Santoni.

Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, Bengkulu
Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, Bengkulu, sekaligus hakim pada pengadilan tipikor Bengkulu Janner Purba dikawal petugas memasuki Gedung KPK, Jakarta, (MI/Rommy Pujianto)

Selaku hakim, Janner Purba diduga menerima fulus Rp650 juta. Uang itu diserahkan dua kali. Sebanyak Rp500 juta diserahkan Edi pada 17 Mei dan disimpan di lemari di Ruang Kerja Kepala PN Kepahiang. Sementara Rp150 juta diterima dari Safri saat dilakukan OTT.

Fulus sengaja digelontorkan agar pengadilan menjatuhkan vonis bebas Safri dan Edi yang duduk di kursi pesakitan. Sidang pembacaan putusan sejatinya digelar Selasa (24/5/20016).

Edi dan Safri pun jadi tersangka pemberi suap. Keduanya disangka melanggar Pasal 6 Ayat 1 huruf a atau b dan atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Janner dan Toton sebagai tersangka penerima suap, dikenakan Pasal 12 huruf a atau b atau c atau Pasal 6 Ayat 2 atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Sementara, Badarudin disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau c atau Pasal 6 Ayat 2 atau Pasal 5 Ayat 2 atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

loading...