HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Sistem Pengawasan Dan Pembinaan Hakim Segera Dievaluasi MA

4

HARIANACEH.co.id — Mahkamah Agung (MA) kembali kecolongan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tiga hakim di Bengkulu. Juru Bicara MA Suhadi mengatakan, akan mengevaluasi sistem pengawasan yang berlaku selama ini agar kasus serupa tak terulang.

“Ya memang kecolongan lagi, sehingga MA akan mengevaluasi sistem pengawasan yang selama ini,” kata Suhadi saat konferensi pers di Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (25/5/2016).

Pembinaan dan pengawasan aparatur hakim selama ini dilakukan Ketua Pengadilan Negeri. Mereka mengawasi, membina hakim, dan aparatur pengadilan di wilayah hukum masing-masing.

Ketua Pengadilan Tinggi, kata Suhadi, menjadi pos terdepan MA untuk membina daerah hukum tersebut. Selain itu, MA juga memiliki badan pengawasan yang mengawasi kinerja seluruh hakim yang beroperasi di Indonesia

Ketua MA dan deretan Wakil Ketua MA baik yudisial maupun nonyudisial juga turut melakukan pengawasan dan pembinaan ke bagian paling bawah. Sistem yang telah berlaku ini, lanjut Suhadi, mungkin akan dievaluasi kembali.

“Dengan banyaknya terjadi (kasus) sekarang mungkin akan dievaluasi di mana letak kesalahannya,” kata Suhadi.

Perkembangan Teknologi Jadi Kendala

Suhadi sadar, kerja sebagai hakim dan aparat hukum tak mudah. Hakim menangani berbagai kasus sengketa dan korupsi. Dalam penanganan kasus ini, dua belah pihak yang bersengketa ingin menang.

Segala upaya pun ditempuh agar kemenangan terwujud. Salah satunya dengan melakukan praktik suap kepada hakim dan aparatur hukum.

Hal ini memang telah disadari oleh MA. Namun, Suhadi mengatakan, pengawasan tak gampang dilakukan karena perkembangan teknologi yang kian pesat. Kini, seseorang tak perlu bertatap muka untuk melakukan transaksi atau pembicaraan serupa itu.

“Teknologi canggih, sekarang ini hubungan bisa lewat telepon sehingga tidak diketahui orang lain. Lain kalau ketemu di rumah atau di kantor, terlihat secara fisik,” jelas Suhadi.

Hubungan yang dijalin melalui telepon atau perangkat elektronik lainnya ini membuat badan pengawas yang ada sulit untuk melacak tindakan tak tercela yang akan dilakukan aparat hukum. Kejadian ini, kata dia, justru baru diketahui saat KPK sudah beraksi.

“Kejadian selama ini baru diketahui ketika yang bersangkutan tertangkap oleh KPK, itu memperlihatkan bukti alat komunikasi,” kata dia.

KPK membongkar kasus dugaan suap terkait penanganan perkara korupsi penyalahgunaan honor dewan pembina RSUD M. Yunus Bengkulu di Pengadilan Tipikor Bengkulu. Perkara ini terungkap pada operasi tangkap tangan Senin 23 Mei.

Dari pihak pengadil, KPK menangkap Kepala PN Kepahiang Janner Purba, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Bengkulu Toton, dan Panitera Pengganti PN Bengkulu Badarudin Bacshin. Sementara dari terdakwa, Lembaga Antikorupsi mencokok mantan Kabag Keuangan RS M. Yunus Safri Safei, dan mantan Wakil Direktur Umum dan Keuangan RS M. Yunus Edi Santoni.

Janner Purba yang jadi salah satu hakim diduga menerima fulus Rp650 juta. Rp150 juta diterima dari Safri pada Senin kemarin sewaktu OTT sedangkan Rp500 dari Edi diserahkan pada 17 Mei dan disimpan di lemari di Ruang Kerja Kepala PN Kepahiang.

Suap diduga bertujuan agar pengadilan mau menjatuhkan vonis bebas Safri dan Edi yang duduk di kursi pesakitan. Sidang pembacaan putusan pun sejatinya digelar Selasa ini, namun mereka keburu diciduk Lembaga Antikorupsi.

Edi dan Safri pun jadi tersangka pemberi suap. Keduanya disangka melanggar Pasal 6 Ayat 1 atau Pasal 6 Ayat 1 huruf a atau b dan atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Janner dan Toton jadi tersangka penerima suap. Mereka dikenakan Pasal 12 huruf a atau b atau c atau Pasal 6 Ayat 2 atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Sementara, Badarudin disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau c atau Pasal 6 Ayat 2 atau Pasal 5 Ayat 2 atau Pasal 11 UU Tipikor junto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Para tersangka pun dipastikan segera ditahan untuk proses penyidikan.

loading...