HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

PKPU Diinginkan DPR Sejalan Dengan Undang-undang

3

HARIANACEH.co.id — DPR RI membantah mengintervensi kemandirian Komisi Pemilihan Umum (KPU) lewat Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. DPR dianggap merusak kemandirian lewat salah satu ‘pasal siluman’ yang ada pada undang-undang tersebut.

‘Pasal siluman’ yang dimaksud yakni, Pasal 9a yang berisi tentang tugas dan wewenang KPU dalam menyusun dan menetapkan peraturan KPU (PKPU) serta pedoman teknis pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang keputusannya mengikat. Hal ini dinilai dapat merusak kemandirian KPU.

Anggota Komisi II, HM Luthfi Mutty mengatakan, baik DPR dan pemerintah tidak memiliki niatan untuk merusak kemandirian KPU dalam merancang PKPU. Menurutnya, pasal tersebut malah bertujuan agar hasil PKPU bisa sejalan dengan apa yang telah disepakati pemerintah dan DPR.

“Kami mau memastikan bahwa PKPU sesuai, senafas dengan frasa yang ada di dalam undang-undang,” kata Luthfi, Senin (6/6/2016).

Tidak hanya itu, aturan dalam pasal 9a itu juga dimaksudkan agar pembahasan PKPU dapat berjalan efektif dan efisien. Sebab, waktu penyelenggaran Pilkada 2017 semakin dekat.

Sementara itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhan mengatakan, DPR sebetulnya tidak perlu ikut campur dalam pembuatan PKPU. Pasalnya, DPR juga dapat mengawasi KPU dalam proses perancangan peraturan.

“Kalau ingin sejalan dengan undang-undang, DPR sebetulnya bisa panggil KPU dan Bawaslu kapan saja. Mereka punya fungsi pengawasan,” tegas Fadli.

Tidak hanya itu, Fadli mengatakan, memastikan PKPU agar sesuai dengan undang-undang, tidak mesti melalui forum RDP. DPR, lanjut dia, juga dapat melaksanakan judicial review, jika salah satu aturan yang dibuat KPU tidak sesuai dari yang diharapkan.

Siang tadi, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, pihaknya menyadari bahwa pengaturan baru hasil konsultasi yang bersifat mengikat dapat merusak kemandirian KPU dalam mengambil keputusan. Maka itu, pihaknya sedang mempertimbangkan untuk mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Hadar, pembahasan keseluruhan Undang-undang Pilkada mutlak dilakukan. Sebab, akan berhubungan dengan draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang sudah dipersiapkan. Kemudian draf PKPU itu akan diuji publik dan dikonsultasikan ke DPR.

loading...