HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Satu Juta PNS Tak Mungkin Selesai Dipangkas Dalam Setahun

6

HARIANACEH.co.idPresiden Joko Widodo akhirnya mengklarifikasi langsung simpang siur pemangkasan PNS sejumlah satu juta. Pemerintah tidak akan melakukan rasionalisasi PNS berupa pensiun dini, melainkan secara alamiah.

Presiden Jokowi mengatakan, kebijakan tersebut dimaksudkan agar belanja pegawai kementerian atau lembaga di APBN bisa lebih efesien.

“Kita ingin belanja pegawai kita bisa lebih efesien. Oleh karena itu, kita lakukan rasionalisasi secara alami. Artinya, dalam setahun misalnya pensiun 120 ribu orang, nanti pada tahun ke lima kita hanya menerima 60 ribu orang. Nanti akan berkurang banyak sekali,” ujar Presiden Jokowi di Auditorium Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/6/2016).

Presiden menerangkan rasionalisasi alamiah tersebut akan dilakukan hingga mencapai jumlah target yang dimaksud. “Ya, kalau itu dilakukan nantinya suatu saat akan tercapai (jumlah tersebut). Sehingga efisiensi belanja pegawai betul-betul bisa kita lakukan. Tidak mungkin (1 juta PNS) dalam satu tahun selesai. Kita harus mengerti. Tapi memang itu rencana dan konsep dari Menpan belum saya terima,” jelasnya.

Yuddy Chrisnandi
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, (MI/Adam DWI)

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan pemerintah berencana memangkas jumlah PNS dan lembaga yang dinilai tidak produktif. Rasionalisasi dilakukan bertahap hingga 2019.

Pemerintah juga akan merampingkan 76 lembaga yang dibentuk bersama DPR dari 126 lembaga nonstruktural yang ada. Yuddy menargetkan setiap lembaga dan kementerian diisi SDM berkualitas. Rasio PNS yang direncanakan adalah 1,5 persen dari 250 juta penduduk Indonesia. Jumlah pegawai saat ini sebanyak 4,5 juta orang dan 500 ribu diperkirakan pensiun pada 2019.

“Dengan mengandalkan teknologi dan IT serta SDM yang unggul. Jadi, dari 4,5 juta itu, 500 ribu pensiun, 1 juta dirasionalisasi, rekrut lagi 500 ribu SDM yang handal. Perekrutan melalui prasyarat ketat. Diharapkan SDM aparatur Indonesia lebih mampu bersaing dengan Pemerintahan lain,” kata Yuddy.

Pemerintah berencana menjalankan kebijakan ini mulai tahun depan. Pemerintah memiliki waktu 6 bulan untuk merumuskan kebijakan dan melakukan sosialisasi. Yuddy pun menjamin pemerintah tak asal pangkas. Ada perhitungan yang jelas. Pemerintah, kata Yuddy, memiliki empat kuadran dalam menilai PNS.

Kuadran satu, PNS yang masuk kategori produktif dan kompeten. Kelompok ini akan dipertahankan. Kuadran kedua, pegawai yang tidak produktif tapi kompeten. Kelompok ini bisa dievaluasi kembali.

“Kuadran ketiga, produktif tapi tidak kompeten. Kemungkinan harus disekolahkan. Wapres mendorong dibukanya sekolah kedinasan, harus ada program sertifikasi yang berkesinambungan. Kuadran keempat, tidak produktif dan tidak kompeten, bikin onar, malas, indisipliner. Nah mereka yang akan dirasionalisasi,” katanya.

loading...