HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

DPR Aceh Bahas Perubahan Qanun Penyelenggara Pilkada Aceh

2

HARIANACEH.co.id, Banda Aceh – Komisi I DPR Aceh bersama eksekutif mulai membahas perubahan Qanun Nomor 7/2007 tentang Penyelenggara Pilkada Aceh.

Pembahasan pertama ini juga diikuti oleh KIP Aceh, Bawaslu, dan Panwaslih. Sedangkan dari pihak eksekutif, dihadiri langsung oleh Asisten I Muzakar A Gani, Staf Ahli Gubernur Iskandar A Gani, Kepala Biro Hukum Edrian, dan Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Nasir Zalba.

Wakil Ketua Komisi I DPR Aceh, Azhari Cage mengatakan, perubahan Qanun Nomor 7/2007 diusulkan oleh Komisi I DPR Aceh untuk menyelaraskan pelaksanaan Pilkada di Aceh pada 2017 mendatang.

Dikatakannya, ada 13 pasal yang berubah, dan terdapat beberapa pasal baru yang disisipkan ke dalam qanun terssebut. “Maka dalam hal ini, karena da pasal-pasal yang berubah dan disisipkan pasal baru, kita minta pendapat dari tim eksekutif,”jelasnya.

Maka dalam rapat tadi, jelasnya, tim eksekutif meminta waktu sampai hari Senin, untuk mengkaji apa-apa yang diusulkam Komisi I, yang tela dirubah di dalam Qanun Nomor 7/2007.

Ia menyatakan, salah satu contoh poin perubahan pada qanun itu, adalah soal proses perekrutan pengawas pada tingkat Kecamatan. Jika sebelumnya hal tersebut merupakan kewenangan KIP Aceh, maka setelah perubahan tugas pokok dan fungsi itu dikembalikan ke ranah dasar.

Terkait pengawas kecamatan, tambanya, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Panwaslih Kabupaten/Kota.

“Ada beberapa penyesuaian yang kita lakukan agar ini benar-benar sesuai tupoksi. Dan kita harapkan juga dengan kajian ini tidak ada yang melanggar dengan Undang-Undang yang lebih tinggi,”terang Azhari, Rabu (08/06/2016) di Banda Aceh.

Untuk itu, Ia meminta eksekutif untuk dapat mengkaji sebaik mungkin setiap usuluan perubahan yang telah diusulkan. Hal ini guna menghindari khilafiah sebagaimana yang terjadi pada pembahasan perubahan Qanun Nomor 5/2012.

Karena proses penyesuaian terhadap poin perubahan qanun, katanya, penting diselesaikan dengan cepat lantaran tahapan Pilkada sudah mulai. Qanun 7/2007 ini juga merupaka salah satu acuan untuk pelaksaan pesta demokrasi di Aceh. “Mudah-mudahan Senin mendatang ada titik terang dan qanun ini bisa secepatnya disahkan karena jadwal Pilkada mulai bergulir,”paparnya.

“Perubahan qanun ini juga sudah sesuai dengan peraturan Bawaslu RI tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu Provinsi Aceh dengan Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih). Sehingga sangat kita harapkan dapat benar-benar dimanfaatkan untuk pelengkap pelaksanaan Pilkada,”demikian kata Azhari.[***]

loading...