HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

BPK Diminta DPR Gandeng Aparat Investigasi Kemenkeu

3

HARIANACEH.co.id — Badan Pemeriksa keuangan (BPK) telah melakukan audit atas belanja barang dan belanja modal di Kementerian Keuangan tahun 2013-2014. Audit memperlihatkan adanya pengadaan yang tak sesuai rencana dan diduga menimbulkan potensi kerugian negara.

Anggota Komisi XI Johnny G. Plate mengatakan hasil temuan BPK harus ditindaklanjuti. BPK dapat meneruskan hasil tersebut ke aparat penegak hukum.

“BPK mempunyai hak untuk menyelesaikan hasil temuan BPK ini. Untuk investigasi awal BPK bisa menggandeng kepolisian atau kejaksaan,” kata politisi Partai NasDem itu, dalam keterangannya, Kamis (9/6/2016).

Sebenarnya, hasil audit BPK terhadap perbelanjaan Kemenkeu tahun 2014 telah disampaikan anggota DPR periode 2009-2014. Untuk itu, kata dia, temuan tersebut harus dipastikan kembali. “Ini harus dicek lagi untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana harus ditindaklanjuti,” kata Johnny.

Wakil Ketua Komisi XI Achmad Hafisz Tohir menegaskan, temuan BPK merupakan indikasi adanya penyalahgunaan anggaran. Karena itu, ia meminta Kementerian Keuangan melakukan koreksi atas temuan itu. “Jika tidak ada koreksi dapat menjadi urusan hukum,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Center for Budget Analiysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengungkapkan, sebagai bendahara dan pengelola keuangan negara, Kemenkeu justru dinilai boros dan cenderung manipulatif dalam membelanjakan anggarannya sendiri.

Pengadaan yang tak seusia rencana, lebih bayar, dan barang yang mubazir tak terpakai, diyakini menimbulkan potesi kerugian negara yang tidak sedikit. Aparat hukum pun diminta untuk menindaklanjuti ketidakwajaran yang ditemukan dari hasil pemeriksaan dari BPK.

“Langkah langkah yang harus diambil oleh aparat hukum seperti KPK atau Kejaksaan adalah segera memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu untuk segera diperiksa secara intensif dan fokus,” kata Uchok.

Setelah mencermati hasil pemeriksaan BPK, Uchok menemukan hal yang tak wajar di belanja barang dan belanja modal di lingkungan Sekretaris Jenderal dan Ditjen Perbendaharaan Tahun Anggaran 2013-2014.

“Seperti, ditemukan pemborosan sebesar Rp13,22 miliar untuk sembilan pengadaan dengan nilai kontrak sebesar Rp 43,52 miliar,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku akan menindaklanjuti temuan BPK di Sekretariat Jenderal dan Ditjen Perbendaharaan.

“Pasti akan ditindaklanjuti kalau ada (permasalahan pemborosan anggaran, red.),” kata Bambang, di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/6/2016).

loading...