HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Pernyataan Ketua BPK Dapat Menimbulkan Kekhawatiran

7

HARIANACEH.co.id — Pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz dalam sidang paripurna DPR mengundang reaksi pemerhati parlemen. Harry saat itu mengklarifikasi kalau tak ada kunjungan kerja (kunker) fiktif DPR.

Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, pernyataan Ketua BPK itu dapat menimbulkan kekhawatiran. Setidaknya ada dua hal yang dikhawatirkan bakal menjadi dampak pada budaya pelaporan anggaran kunker DPR.

Pertama, kata Ray, hal itu bisa membuat anggota DPR semakin malas membuat laporan penggunaan anggaran yang bertanggung jawab. Baik itu berkaitan dengan penggunaan dana, maupun soal substansi laporan.

“Substansi dari laporan kunjungan mereka. Itu juga sebetulnya masalah, bukannya soal laporan keuangan semata,” ungkap Ray dalam diskusi terbuka di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Rabu (8/6/2016).

Yang kedua, Ray bilang pernyataan Ketua BPK justru membuat publik bertanya-tanya pada sikap BPK. Sebab, pada kasus lain seperti polemik Sumber Waras misalnya, BPK nampak sangat ngotot.

“Tapi pada kasus Kunker DPR ini, bahkan karena hanya diminta oleh satu anggota DPR soal istilah fiktif itu langsung diralat oleh Ketua BPK,” tambah Ray.

Kalaupun memang itu bukan kunjungan fiktif, kata Ray, mestinya Ketua BPK segera menyatakan kalau istilah fiktif tidak tepat.

“Ini baru setelah ditanya anggota DPR, baru dia jawab,” imbuh Ray.

Baca Juga

Ray pun beranggapan polemik kunker DPR ini tidak bisa dianggap enteng. Sebabnya, anggaran kunker yang dinilai bermasalah, tak sedikit, mencapai Rp945 milyar, atau hampir 85 persen dari total biaya Kunker DPR.

“Mungkin butuh kajian khusus apakah itu semata administratif atau tidak. Saya jujur agak kurang yakin betul kalau ini hanya masalah administratif,” ujar Ray.

Sebelumnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali disorot karena kasus dugaan temuan kunjungan kerja (Kunker) fiktif. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, akibat kunker fiktif negara berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp945 miliar.

Lalu ramai diberitakan bahwa Sekretariat Jenderal DPR sudah menerima laporan dari BPK dan menindaklanjuti dengan menyurati seluruh fraksi.

“Sekretariat Jendera DPR RI tidak pernah mengirim surat kepada fraksi-fraksi di DPR RI terkait proses pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2015 di Sekretariat Jenderal DPR, termasuk di dalamnya kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan secara perorangan oleh Anggota DPR dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat,” kata Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Suratna, di Jakarta, Jumat 13 Mei.

Kamis, 2 Juni Ketua BPK Harry Azhar Aziz hadir dalam sidang paripurna wakil rakyat. Harry membacakan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2015.

Usai membacakan laporan, Ketua BPK itu menyampaikan tentang dugaan kunjungan kerja fiktif DPR. Dalam penjelasannya, Harry menyampaikan, sampai saat ini belum ditemui adanya kejanggalan dalam laporan keuangan DPR.

“Laporan kunjungan kerja DPR itu masih dalam proses pemeriksaan. Belum diketahui hasilnya. Selama lima tahun terakhir DPR memeroleh laporan keuangan terbaik. Hasilnya wajar tanpa pengecualian. Hingga saat ini kami belum menemukan kunjungan kerja fiktif,” ucap Harry kala itu.

Komentar
Sedang Loading...
Memuat