HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Anggaran Sebanyak Rp1,76 Triliun, Laporan Keuangan KPU Hanya Satu Setengah Lembar

12

HARIANACEH.co.id — Anggota Komisi II Arteria Dahlan mencak-mencak di ruang rapat Komisi II saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Politikus PDI Perjuangan ini tak habis pikir dengan kelakuan KPU di bawah kepemimpinan Husni Kamil Manik.

Salah satu hal yang membuat Arteria naik pitam adalah laporan keuangan KPU yang hanya satu setengah lembar, padahal KPU mendapatkan anggaran sebanyak Rp1,76 Triliun.

“Apakah layak anggaran sebanyak Rp1,76 Triliun itu laporannya hanya tiga sampai empat baris. Ini enggak jelas, kegiatannya enggak jelas, program kegiatannya enggak jelas. Yang ada hanya bonggol-bonggol. Kita ini kan wajib tahu programnya apa saja. Publik harus tahu,” kata Arteria.

Arteria melanjutkan, di tahun pelaksanaan 2016, KPU mendapatkan anggaran sebanyak Rp4,2 Triliun untuk satuan kerja dalam melaksanakan Pilkada serentak. Malah meminta tambahan Rp198 miliar.

“Ini buat KPU loh yang tidak banyak melakukan kegiatan, karena kegiatan itu dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibiayai oleh APBD,” ujar Arteria.

Arteria mencatat, banyak rincian pengelolaan yang tidak masuk akal, seperti kebutuhan fasilitas pengadaan logisitik pilgub dan pilbup. Kemudian ada juga anggaran mengenai desain surat suara dan pungut hitung.

Ilustrasi pilkada serentak
Ilustrasi pilkada serentak, (ANT/Irsan Mulyadi)

Selain itu, Arteria mencatat, adanya anggaran pemutakhiran pemilih. “Ini kok masuk lagi, kan merepotkan diri sendiri dan nambah anggaran,” ujar Arteria.

Kemudian lanjut Arteria, ada pula anggaran penyusunan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan dan pembentukan komunitas peduli pemilu.

Kata Arteria, selama beberapa tahun, KPU selalu mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan, dan sekarang malah meminta tambahan Rp198 miliar.

“Udah WDP, bahasanya ini enggak tau diri,” jelas Arteria.

Menanggapi itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, untuk Rp4,2 Triliun sumber penambahannya dari APBD untuk penyelengaraan Pilkada di 101 daerah. Sehingga prosesnya, dari Rp4,2 triliun yang terdaftar ke Daftar Isian Pagu Anggaran KPU hanya Rp600 miliar.

“Jadi untuk mereka tertib adminsitrasi kita butuh biaya, dan kita pengendali nasional kewajiban kami mempertanggungjawabkan seluruh uang itu, makanya kita mengajukan anggaran APBN yang bagian dari Rp198 miliar,” ujar Husni.

Ketua KPU Husni Kamil Manik
Ketua KPU Husni Kamil Manik, (MI/Susanto)

Menurut Husni, pihaknya bisa mendapatkan laporan setiap hari. Namun untuk menggenjot laporan tidak bisa melalui telepon.

“Mereka harus dikumpulkan, dilatih,” kata Husni.

Komentar
Sedang Loading...
Memuat