HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Independensi KPU tak Hilang Meskipun Konsultasi dengan DPR

8

HARIANACEH.co.id — Wakil Presiden Jusuf Kalla tak mempermasalahkan bila Komisi Pemilihan Umum diharuskan berkonsultasi dengan DPR dalam menyusun aturan. Pasalnya, antara lembaga negara memang harus saling berkomunikasi.

“Kalau konsultasi enggak berarti hilangkan independen,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (10/6/2016).

Menurut Ketua Umum Palang Merah Indonesia, konsultasi dengan DPR juga kerap dilakukan pemerintah. Namun, lanjut dia, pemerintah tak pernah didikte para wakil rakyat.

Dia menambahkan, lembaga negara di luar pemerintah seperti Komisi Pemberantasan Korupsi juga berkoordinasi serupa. Mereka juga berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR.

“Tapi tidak berarti tidak independen. KPU bisa pikir begitu,” papar JK.

Baca Juga

Diketahui, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota disahkan menjadi Undang-Undang dalam sidang paripurna, Kamis 2 Juni. Namun, KPU tidak puas dengan hasil revisi.

KPU akan mengajukan uji materi Undang-Undang tentang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Dewan dinilai membatasi independensi KPU melaui Pasal 9 huruf a dan membatasi independensi Badan Pengawas Pemilu melalui Pasal 22 (b) huruf a.

Komisioner KPU Ida Budhiati menjelaskan, dua pasal tersebut mewajibkan KPU dan Bawaslu berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam menyusun regulasi yang hasilnya bersifat mengikat. Penyelenggara pemilu khawatir dianggap tak independen.

Ida mengungkapkan, pengajuan uji materi ke MK sama sekali tak bermaksud melawan DPR dan pemerintah. Ia menegaskan, sebagai lembaga demokrasi yang mandiri, KPU perlu mempertahankan independensi.

Alasan lainnya, Ida bilang, KPU dan anggota Dewan sering berbeda pendapat. “Pengalaman kami selama empat tahun berinteraksi dengan pemerintah dan DPR membahas rancangan peraturan KPU, tidak jarang kami silang pendapat,” ungkap Ida.

Komentar
Sedang Loading...
Memuat